AMBON, 30 September 2026 — Pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Maluku mulai memasukkan risiko kenaikan muka air laut ke dalam dokumen perencanaan pembangunan. Langkah itu diambil menyusul Dialog Kebijakan mengenai Dampak Kenaikan Muka Air Laut di Provinsi Maluku yang berlangsung di Ambon, Jumat (25/9/2026). Forum ini membahas dampak kenaikan muka air laut terhadap kondisi sosial ekonomi, infrastruktur, dan layanan dasar di Maluku. Dalam dialog itu, Febrian Alphyanto Ruddyard, Wakil Menteri PPN dan Wakil Kepala Bappenas, menyatakan: "Risiko harus masuk sejak awal ke dalam perencanaan pembangunan, bukan baru kita tangani setelah menjadi bencana." Turut hadir pula Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sadali Ie, Counsellor DFAT Kedutaan Besar Australia Joanna O'Shea, Team Leader Program SKALA Petra Karetji, jajaran Forkopimda, akademisi, dan mitra pembangunan.

Bappenas: 40 Ribu Penduduk dan 53 Sekolah di Bawah Proyeksi Satu Meter

Data yang disajikan Bappenas dalam dialog itu berasal dari sistem perencanaan kolaboratif dan analisis data terpadu bernama SEPAKAT. Berdasarkan proyeksi kenaikan muka air laut setinggi 100 sentimeter, sistem tersebut mencatat 18 fasilitas kesehatan dan 53 sekolah yang berpotensi terdampak. Rilis resmi Bappenas pada 25 September 2026 menyebut sekitar 40 ribu penduduk serta lebih dari 33 ribu hektare wilayah berada dalam kawasan terdampak. Di situlah letak beratnya, karena angka itu tidak berhenti pada peta. Setiap angka itu menunjuk ke hal yang konkret. Fasilitas kesehatan yang terendam berarti layanan kesehatan primer bagi warga pulau hilang. Sekolah yang terendam berarti anak-anak kehilangan ruang belajar, dan di pulau kecil tidak selalu ada alternatif di dekatnya.

Angka yang Tidak Sama untuk Kajian yang Sama

Kajian yang dipaparkan dalam dialog kebijakan memberi angka yang berbeda. Versi yang disampaikan pemerintah provinsi mencatat sekitar 49 ribu penduduk, 16 fasilitas kesehatan, 27 bangunan sekolah, serta lebih dari 31 ribu hektare kawasan berpotensi terdampak. Perbedaannya bukan detail yang bisa diabaikan. Rilis resmi Bappenas dan paparan pemerintah provinsi sama-sama menggambarkan proyeksi kenaikan muka air laut satu meter di wilayah yang sama, tetapi jumlah penduduk, fasilitas kesehatan, sekolah, dan luasan lahan terdampak tidak sama. Kedua angka itu muncul dari kajian yang sama dan dipublikasikan pada rentang waktu yang berdekatan, dan sampai saat penulisan artikel ini belum ada penjelasan resmi mengenai dasar perbedaan tersebut. Sebagai contoh, versi Bappenas menyebut 53 sekolah, sedangkan versi provinsi menyebut 27 bangunan sekolah. Angka 49 ribu versus 40 ribu penduduk juga bergerak ke arah yang sama: versi provinsi justru menghitung lebih banyak warga terdampak. Luasan lahan juga bergerak berbeda: 33 ribu hektar menurut Bappenas, 31 ribu hektar menurut versi provinsi. Perbedaan kecil seperti ini penting ketika angka dipakai untuk menentukan prioritas anggaran dan lokasi pembangunan fasilitas baru. Perlu dicatat bahwa kedua angka itu sama-sama dipakai sebagai dasar di forum yang sama. Untuk sementara, perbedaan tersebut belum dijelaskan secara resmi, dan pembaca tidak perlu memilih salah satunya sebagai yang benar.

6.846 Keluarga yang Berisiko Kehilangan Rumah

Selain angka fasilitas dan lahan, ada hitungan lain yang lebih dekat dengan keadaan keluarga. Febrian Alphyanto Ruddyard menyebut 6.846 keluarga di Maluku berpotensi terdampak kenaikan muka air laut hingga satu meter. Febrian menjelaskan dampaknya berjalan berantai. Rumah yang terdampak menurunkan pendapatan, pendapatan yang turun membuat keluarga semakin sulit bertahan, dan kondisi itu menarik mereka mendekati kemiskinan. Dampak iklim tidak berhenti pada dinding rumah. Angka keluarga perlu dibaca sebagai jumlah keluarga, bukan jumlah orang. Satu keluarga bisa berisi lima orang atau satu, dan risikonya tidak sebanding. Peringatan Febrian soal pembangunan yang salah sasaran juga jelas. "Jangan sampai kita membangun hari ini, tetapi pembangunan itu kemudian justru menjadi rentan menghadapi kondisi iklim 20 tahun mendatang."

Angka 1,7 Juta Keluarga di Tingkat Nasional

Di tingkat nasional, pemerintah memperkirakan sekitar 1,7 juta keluarga menghadapi risiko serupa. Angka Maluku karena itu bukan kasus langka, melainkan salah satu wajah paling nyata dari masalah yang lebih luas.

Ribuan keluarga itu tidak tersebar merata. Sebagian besar berada di daerah pesisir dan pulau kecil, tempat di mana pilihan adaptasi paling terbatas.

Mengapa Kepulauan Lebih Rentan

Karakter Maluku sebagai provinsi kepulauan membuat daerah ini menghadapi risiko lebih besar terhadap kenaikan permukaan air laut. Sadali Ie menyebut sebagian besar wilayah dan aktivitas masyarakat berada di kawasan pesisir. Angka itu menjelaskan mengapa provinsi kepulauan seperti Maluku menghadapi risiko lebih besar. Sekitar 92,4 persen wilayah Maluku adalah laut dan 7,6 persen adalah daratan. Data Badan Pusat Statistik 2023 mencatat sebanyak 1.040 desa di Maluku berada di kawasan pesisir. Ketika hampir seluruh wilayah adalah laut, daratan yang tersisa menjadi jauh lebih berharga. Ketika sebagian besar desa berdiri di pesisir, kenaikan air laut tidak menyentuh sebagian wilayah saja, melainkan hampir seluruh tempat tinggal. Anton Lailossa, Kepala Bappeda Provinsi Maluku, berbicara lebih langsung. "Kita ini pulau-pulau dan 80 persen desa-desa kita berada di wilayah pesisir. Belum lagi indeks risiko bencana kita salah satu yang tertinggi di Indonesia." Menurut Lailossa, kenaikan muka air laut bukan lagi proyeksi jangka panjang. "Di dekat Kota Ambon saja, daerah wisata seperti Batu Capeu yang dulunya masih bisa diakses, sekarang sudah tergenang. Itu terjadi karena kenaikan permukaan air laut." Contoh Batu Capeu penting dipahami sebagai hal yang sudah terjadi, bukan sebagai kemungkinan yang masih jauh. Dengan begitu, keputusan membangun jalan, jembatan, atau fasilitas baru di pesisir perlu ditinjau ulang berdasarkan kondisi yang ada, bukan kondisi 20 tahun lalu. Dalam simulasi yang dipublikasikan Bappeda Maluku, Lailossa membandingkan dua skenario. "Kalau satu meter saja, sebagian besar wilayah kabupaten tergenang. Kalau dua meter, sebagian besar pulau-pulau kita hilang." Pada skenario dua meter, Lailossa menambahkan satu catatan yang menentukan soal biaya pemindahan.

Ketika Harus Pindah, Ke Mana dan Dengan Biaya Apa

Pembicaraan tentang kenaikan air laut sering berhenti di pertanyaan berapa lama air surut. Untuk keluarga di pulau kecil, pertanyaan yang lebih menentukan adalah ke mana mereka pergi, dan siapa yang membayar.

Memindahkan rumah beserta isi dan alat kerja ke pulau lain bukan perkara sederhana. Perahu perlu disewa, lahan baru harus tersedia, dan orang harus kehilangan jaringan sosial yang selama ini menopang penghidupannya.

Di daratan besar, masyarakat masih bisa pindah ke tempat yang lebih tinggi. Di pulau kecil, pilihannya sedikit. Ketinggian yang tersedia terbatas, dan memindahkan satu keluarga beserta barang miliknya dari satu sisi pulau ke sisi lain bukan hal yang murah.

Lailossa sendiri menggambarkan skenario itu secara lugas. Migrasi mungkin masih mungkin dilakukan di daratan dengan biaya rendah, tetapi di pulau-pulau kecil biayanya sangat mahal.

Karena itu, mencegah kerusakan sejak awal jauh lebih murah daripada memindahkan orang. Di situlah letak pembicaraan tentang penataan ruang dan infrastruktur adaptif menjadi penting.

Sadali Ie menjelaskan bahwa pendekatan mitigasi tidak cukup hanya dengan membangun pertahanan di pesisir. Cakupannya meliputi penataan ruang, pembangunan infrastruktur adaptif, penguatan layanan dasar, perlindungan kelompok rentan, serta penguatan ketahanan ekonomi masyarakat pesisir.

Sadali Ie juga menekankan perlunya penguatan koordinasi lintas sektor. Tanpa koordinasi, setiap lembaga cenderung bekerja sendiri, dan program yang berdiri sendiri tidak menyentuh akar persoalan.

Tiga Langkah yang Diusulkan Bappenas

  • Mengendalikan faktor yang memperbesar risiko, termasuk penurunan muka tanah.
  • Memulihkan dan menjaga ekosistem pesisir, khususnya mangrove.
  • Membangun kebijakan berdasarkan data.

Melalui SEPAKAT, risiko dapat dilihat bukan hanya dari sisi fisik wilayah, tetapi juga kelompok rentan yang terdampak, layanan dasar yang terancam, serta aktivitas ekonomi yang perlu dilindungi. Perbedaan antara melihat risiko sebagai peta dan melihatnya sebagai daftar orang menentukan respons kebijakan. Peta menunjukkan wilayah yang akan masuk air. Daftar orang menunjukkan siapa yang akan kehilangan sumber daya penghasilannya, dan siapa yang tidak punya pilihan untuk pindah.

Air Minum yang Terancam Intrusi

Salah satu akibat yang paling dekat dengan keseharian adalah air minum. Lailossa menyebut perlu membangun SPAM air minum yang tahan terhadap kenaikan permukaan air laut, mengingat adanya ancaman intrusi air laut terhadap air minum masyarakat pesisir. Air minum bukan urusan teknis semata. Bagi keluarga pesisir, sumber air bersih menentukan apakah mereka bisa tetap tinggal dan tetap menjalankan usaha kecil mereka. Ketika air tawar di sumur berubah rasa karena intrusi air laut, pilihan yang tersisa adalah mengambil air dari tempat lain yang lebih jauh, atau meninggalkan rumah itu.

Mangrove sebagai Benteng Hidup

Salah satu langkah yang berulang kali disebut adalah mangrove. Di Maluku, rehabilitasi mangrove dan pemeliharaan padang lamun disebut sebagai bagian dari upaya menjaga ekosistem pesisir.

Lailossa menyebut mangrove dan padang lamun menyerap karbon jauh lebih tinggi daripada hutan. Fungsi kedua ekosistem itu tidak hanya soal karbon. Akar mangrove mengikat sedimen dan meredam kekuatan gelombang sebelum mencapai pemukiman, sehingga garis pantai lebih tahan terkikis.

Karena itu, rehabilitasi mangrove bukan kegiatan yang selesai dalam sehari, melainkan komitmen selama puluhan tahun. Pembibitan ulang di kawasan yang rusak sudah dimulai, dan kemitraan dengan pihak luar negeri terus dipakai untuk menopangnya. Di tingkat nasional, mangrove mulai mendapat perhatian yang lebih serius. Pada Hari Mangrove Sedunia 2026, pemerintah menanam lebih dari satu juta bibit mangrove. Penanamannya berlangsung di 162 titik pada 37 provinsi, dengan total lahan 364,11 hektare, dan melibatkan lebih dari 25.000 peserta. Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala BPLH, Moh Jumhur Hidayat, merangkum peran mangrove dengan cara yang jauh dari bahasa teknis. "Mangrove bukan hanya sekumpulan pohon di kawasan pesisir." Dia melanjutkan, mangrove adalah benteng kehidupan yang melindungi daratan, menjaga sumber kehidupan masyarakat pesisir, menyimpan karbon, dan menjadi rumah bagi keanekaragaman hayati. Peta Mangrove Nasional Tahun 2025 mencatat Indonesia memiliki kawasan mangrove lebih dari 3,45 juta hektare. Angka itu mewakili 20 hingga 25 persen dari total mangrove dunia. Kerangka kebijakan mangrove juga mulai terbentuk. Payung hukumnya adalah PP No. 27 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove. Programnya disusun dengan RPPEM Nasional 2026-2055 dan pendekatan Kesatuan Lanskap Mangrove atau KLM. Ada pula Program Desa Mandiri Peduli Mangrove atau DMPM. Wamen Kehutanan Rohmat Marzuki menyatakan, "Kami dari Kementerian Kehutanan berkomitmen untuk terus meningkatkan rehabilitasi mangrove, karena ada 2,73 juta hektar mangrove dalam kawasan hutan yang menjadi tanggung jawab kami." Menteri KP menyoroti hal yang berbeda. Keseimbangan antara ekologi dan ekonomi, yang disebut ekonomi biru, menjadi perhatiannya. Sudut pandang itu penting untuk daerah seperti Maluku, di mana sebagian besar mata pencaharian berakar pada laut. Pemulihan mangrove tidak akan berhasil jika warga tidak melihatnya sebagai sumber penghidupan.

Semua Bermula dari Peta dan Data

Bappeda Maluku bekerja dengan dua aplikasi. SEPAKAT dipakai untuk simulasi kenaikan satu meter dan dua meter. GERAK memuat indeks desa, data kemiskinan, serta program Bappenas. Dua aplikasi itu disatukan oleh satu cara kerja: memetakan risiko, lalu mencocokkannya dengan kelompok rentan dan program yang sudah berjalan. Satu hal yang perlu diingat dari seluruh forum itu: pengukuran hanya berguna kalau membuat keputusan lebih cepat. Data yang baik tidak ada artinya bila tidak mengubah apa yang dibangun dan ke mana bantuannya diarahkan. Sistem seperti ini berguna karena ia mengubah satu pertanyaan besar menjadi pertanyaan yang bisa dijawab. Bukan lagi "seberapa besar risikonya", melainkan "risiko itu jatuh ke siapa, dan bantuan apa yang sudah ada".

Peran Masyarakat dan Musrenbang

Lailossa menegaskan bahwa program tidak pernah berjalan sendiri. "Selama ini program-program kita tidak pernah bekerja sendiri. Kita selalu melibatkan masyarakat, bahkan mereka berperan besar dalam musrenbang dan konsultasi publik." Bagi daerah kepulauan, keterjangkauan selalu menjadi pertanyaan. Karena pulau-pulau terpisah dan sering membutuhkan perjalanan panjang dengan perahu, kegiatan di satu pulau tidak otomatis menjangkau pulau di sebelahnya. Lailossa meminta agar keterjangkauan pulau itu diimbangi dengan intensitas edukasi yang lebih tinggi. "Yang paling utama itu adalah dari masyarakat sendiri."

Suara dari Seram Bagian Timur

Di Seram Bagian Timur, warga yang tinggal paling dekat dengan masalah ini sudah melihat perubahan dari tahun ke tahun. Keschreibungannya sederhana dan langsung: "Setiap tahun air laut naik, daratan makin sempit. Kami berharap pemerintah provinsi bisa melihat langsung kondisi ini." Kalimat itu mengulang sesuatu yang sudah disampaikan berulang kali di forum-forum ini: kenaikan air laut bukan lagi perkiraan masa depan, melainkan sesuatu yang sedang terjadi. Angka-angka besar di atas dihitung dari proyeksi kenaikan satu meter, bukan dari kejadian yang sudah terukur. Yang sudah terukur jauh lebih sederhana: Batu Capeu tergenang, dan warga di Seram Bagian Timur melihat daratan makin sempit setiap tahun. Bagi pembaca di Ambon dan sekitarnya, beberapa hal dalam forum itu mungkin terdengar dekat. Batu Capeu adalah tempat yang dikenal, dan banyak keluarga tahu langsung seperti apa rasanya air naik sampai menutup jalan.

Yang Sudah Dilakukan dan Yang Belum

Ada hal yang sudah berjalan. Ada juga yang belum. Pemetaan risiko melalui SEPAKAT dan GERAK sudah memberi gambaran tentang siapa yang berada di zona rawan dan apa program yang tersedia. Yang belum terlihat jelas adalah bagaimana kerangka itu diterjemahkan di lapangan. Dalam dialog kebijakan itu belum ada pengumuman tentang jadwal pembangunan SPAM yang tahan intrusi, maupun daftar desa yang akan dilindungi mangrove lebih dulu.

Apa yang Bisa Dilakukan Warga

Pertama, Mulailah dari mencatat. Tinggi air harian, posisi tanah yang tergenang, dan tanggal ketika jalan atau jembatan tak bisa dilewati, adalah data yang tidak tersedia di dokumen mana pun. Catatan semacam itu bisa masuk ke musrenbang dan konsultasi publik, dua pintu yang disebut Lailossa sebagai kanal yang selama ini dipakai bersama warga. Kedua, menjaga mangrove di sekitar rumah sendiri. Lailossa menyebut Maluku selama ini berperan dalam pemeliharaan mangrove dan padang lamun. Ketiga, menjaga sumur dan air di rumah sendiri, karena perubahan rasa air adalah salah satu tanda paling awal bahwa intrusi sudah datang. Keempat, mengambil bagian dalam musrenbang. Di kepulauan, musrenbang sering menjadi satu-satunya kesempatan bagi warga pulau untuk menyebut kebutuhan yang tidak terlihat dari pusat. Kelima, sederhana dan murah: tidak membangun atau menambang di daerah yang sudah berisiko tergenang, dan tidak menebang mangrove untuk kebutuhan pembangunan.

Ukuran Keberhasilan

Bappenas menutup forum itu dengan ukuran yang sederhana untuk diuji. Bukan berapa kilometer pertahanan yang dibangun, atau berapa anggaran yang terserap, melainkan beberapa pertanyaan yang bisa dijawab oleh warga sendiri.

Apakah masih ada yang bisa dilalui perahu. Apakah anak masih punya sekolah di dekatnya. Apakah air di sumur masih bisa diminum. Apakah hasil tangkapan dan hasil kebun masih cukup untuk setahun.

Forum di Ambon berhenti pada wacana. Yang tersisa adalah pekerjaan panjang, dan pekerjaan itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan dokumen.

Satu hal yang perlu dibawa pulang dari forum di Ambon adalah pengakuan bahwa risiko ini sudah ada, bukan masih menjadi perkiraan. Pengakuan itu muncul bersama data. Namun data itu sendiri belum sepenuhnya konsisten, dan itu adalah pekerjaan yang harus diselesaikan berikutnya.

"Ukuran keberhasilan kita adalah apakah masyarakat Maluku menjadi lebih aman, layanan dasar tetap berjalan, mata pencaharian tetap terlindungi, dan generasi berikutnya tetap memiliki pulau yang dapat mereka sebut rumah."

Yang Menunggu Jawaban

Beberapa pertanyaan masih menggantung. Kapan SPAM tahan intrusi mulai dibangun, dan di desa mana lebih dulu. Desa mana yang masuk daftar prioritas rehabilitasi mangrove. Bagaimana mekanisme bantuan bagi keluarga yang harus pindah benar-benar bekerja, dan bagaimana cara menentukan prioritas agar bantuan tidak hanya diberikan di daerah yang paling mudah dijangkau. Satu pertanyaan lagi adalah tentang angka. Dua kajian tentang satu skenario yang sama menghasilkan hitungan berbeda, dan perbedaan itu belum dijelaskan. Sebelum angka itu menjadi acuan anggaran, cara hitungnya perlu dibuka agar desa-desa yang tidak masuk hitungan tidak justru tertinggal.