Perum Bulog mencatat rekor pengadaan gabah dan beras dalam negeri sepanjang sejarahnya. Hingga 8 Oktober 2026, realisasi pengadaan Public Service Obligation (PSO) mencapai 4.115.014 ton setara beras atau 102,88 persen dari target pemerintah sebesar empat juta ton.

Capaian itu disyukuri melalui kegiatan tasyakuran bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Pergudangan Bulog Nusaniwe, Ambon, Maluku, Jumat (9/10/2026). Kegiatan tersebut berlangsung bertepatan dengan kunjungan kerja reses Komisi IV DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027.

Rangkaian acara diawali dengan peninjauan langsung kondisi stok beras di kompleks pergudangan. Rombongan mengecek kesiapan pengelolaan cadangan beras, kondisi penyimpanan, serta ketersediaan pasokan bagi kebutuhan masyarakat Maluku dan Maluku Utara. Stok beras yang dikelola Bulog Kantor Wilayah Maluku dan Maluku Utara tercatat sebanyak 24.400 ton. Stok itu menjadi bagian penting dalam menjaga kesinambungan pasokan pangan di wilayah kepulauan, khususnya Maluku dan Maluku Utara.

Apresiasi Komisi IV DPR RI

Siti Hediati Soeharto menyampaikan apresiasi atas capaian yang dinilainya sebagai pengadaan beras tertinggi sepanjang sejarah Bulog. Menurutnya, keberhasilan itu merupakan hasil nyata kerja bersama dalam memperkuat penyerapan produksi petani dalam negeri.

Ia juga menekankan pentingnya memastikan capaian pengadaan nasional diikuti pengelolaan dan pemerataan stok hingga seluruh wilayah Indonesia, termasuk kawasan kepulauan. Melalui kunjungan kerja itu, Komisi IV ingin memastikan stok beras benar-benar tersedia, terjaga kualitasnya, dan siap memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, ia meminta Bulog meningkatkan kerja sama dengan petani, lembaga terkait, dan DPR RI agar pengadaan serta penyaluran pangan berjalan lancar. Ia berharap keberhasilan ini dipertahankan dan memberi manfaat langsung bagi petani maupun masyarakat. Wakil Direktur Utama Perum Bulog Marga Taufiq menyebut angka empat juta ton sebagai tonggak bersejarah. Ia menegaskan bahwa untuk pertama kalinya sepanjang sejarah Bulog, pengadaan gabah dan beras dalam negeri melampaui empat juta ton setara beras.

"Pengadaan yang kuat harus diikuti pengelolaan stok yang optimal, sehingga cadangan pangan Pemerintah benar-benar dapat dimanfaatkan untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas pangan bagi masyarakat," ujar Marga Taufiq.

Ia menyampaikan penghargaan kepada pemerintah, Komisi IV DPR RI, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, pemerintah daerah, TNI, petani, mitra penggilingan, serta seluruh jajaran Bulog. Menurutnya, capaian tersebut mencerminkan kuatnya kemampuan Bulog menyerap hasil produksi petani melalui optimalisasi jaringan pengadaan dan kesiapan infrastruktur penyimpanan.

Pemeriksaan Kualitas Beras di Gudang

Komisi IV DPR RI tidak hanya menyaksikan penyerahan laporan. Rombongan turun langsung memeriksa ketersediaan dan kualitas beras yang disimpan di gudang Nusaniwe untuk kebutuhan masyarakat di daerah.

Berdasarkan hasil peninjauan, stok beras dinilai mencukupi dengan kualitas yang baik. Beras yang diperiksa juga tidak ada yang telah tersimpan lebih dari enam bulan. Temuan itu penting karena masa simpan berkaitan erat dengan mutu beras yang akan disalurkan ke masyarakat.

Komisi IV berharap ketersediaan stok dan kualitas beras tersebut menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga stabilitas harga agar tidak memberatkan konsumen. Bulog juga diminta mempercepat penyaluran sesuai kebutuhan sehingga pangan tetap terjaga dan masyarakat memperoleh beras dengan harga terjangkau.

Bantuan Sosial di Ambon

Tasyakuran di Ambon juga diwujudkan melalui sejumlah aksi kepedulian sosial. Bulog menyerahkan bantuan paket sembako kepada pekerja perempuan, bantuan perlengkapan sekolah bagi anak-anak yatim, serta bantuan pompa air untuk mendukung sarana dan prasarana rumah ibadah, baik masjid maupun gereja.

Kegiatan itu disebut sebagai bentuk rasa syukur yang tidak berhenti pada pencapaian kinerja, tetapi juga diwujudkan dalam manfaat nyata bagi warga. Bulog menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat kontribusi dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

Bagi Maluku, momentum tersebut menjadi penanda bahwa kerja pengadaan pangan nasional menyentuh langsung wilayah kepulauan, mulai dari pergudangan di Nusaniwe, bantuan pangan rutin, hingga penyaluran beras harga terjangkau.

Arti Angka Empat Juta Ton

Bagi Maluku, angka pengadaan nasional bukan sekadar statistik di atas kertas. Provinsi kepulauan dengan ribuan kilometer garis pantai dan pulau-pulau kecil bergantung pada kelancaran distribusi pangan, terutama beras yang tak selalu cukup diproduksi sendiri.

Bulog mencatat realisasi pengadaan 2026 melampaui 2025. Pada 2025, pengadaan gabah dan beras dalam negeri tercatat 3.191.969 ton setara beras, sementara rekor sebelumnya pada 2012 sebesar 3,65 juta ton. Lonjakan tahun ini disebut ditopang optimalisasi jaringan penyerapan, kerja sama dengan petani dan mitra penggilingan, serta kesiapan infrastruktur penyimpanan di berbagai wilayah.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan sebelumnya memastikan bantuan pangan beras berlanjut hingga Desember 2026 setelah pemerintah menyetujui tambahan alokasi sekitar satu juta ton untuk periode Oktober-Desember. Pemerintah juga menambah alokasi beras medium SPHP sebanyak satu juta ton untuk Oktober-Desember.

Bagaimana Beras Sampai ke Warga Maluku

Sebagian besar rumah tangga Maluku mengenal beras Bulog lewat dua jalur. Pertama, bantuan pangan beras yang disalurkan kepada keluarga penerima manfaat dalam kemasan 10 kilogram per bulan. Kedua, beras medium program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dijual dalam kemasan 5 kilogram melalui jaringan Rumah Pangan Kita, ritel modern, dan pasar murah.

Harga SPHP diatur lewat Harga Eceran Tertinggi (HET) yang berbeda antarzona. Untuk Zona 3 yang mencakup Maluku dan Papua, HET ditetapkan Rp13.500 per kilogram. Zona 1 yang meliputi Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, dan Sulawesi dipatok Rp12.500 per kilogram, sedangkan Zona 2 sebesar Rp13.100 per kilogram.

Pada 2026, penyaluran beras SPHP dilakukan sepanjang tahun tanpa jeda, berbeda dari pola tahun-tahun sebelumnya yang bersifat berkala mengikuti puncak panen. Badan Pangan Nasional mencatat realisasi penyaluran SPHP hingga 8 Agustus 2026 mencapai 610,3 ribu ton atau 73,71 persen dari target 828 ribu ton.

Kondisi Stok dan Pergudangan

Bulog menyatakan stok beras di Maluku dan Maluku Utara menyebar di seluruh gudang yang ada di wilayah itu. Pada pertengahan Agustus 2026, Manager Suplai Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Kanwil Maluku dan Maluku Utara, Abdul Azis, menyebut stok beras medium mencapai 17.361 ton dan premium 165 ton, ditambah sekitar 1.500 ton gabah yang masih berada di sejumlah penggilingan.

Saat itu, stok tersebut dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan sekitar lima bulan ke depan. Bulog juga menyebut masih menunggu tambahan pasokan beras dari luar daerah yang dalam perjalanan. Dua bulan kemudian, angka yang dilaporkan ke Komisi IV DPR RI sudah bergerak menjadi 24.400 ton untuk wilayah kerja Maluku dan Maluku Utara.

Dinamika angka itu menunjukkan ciri kerja Bulog di kepulauan: stok tidak statis, melainkan terus bermutasi mengikuti pengadaan gabah lokal, kedatangan pasokan antarpulau, dan penyaluran harian ke pasar. Di Kota Ambon, gudang Bulog antara lain berada di kawasan Nusaniwe dan Negeri Halong.

Dapur Maluku dan Panen yang Menyusut

Ketergantungan Maluku pada pasokan beras dari luar daerah berakar pada luas tanam padi yang kecil. Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBRMP) Maluku mencatat luas tambah tanam padi baru mencapai 14.750 hektare hingga September 2026, atau sekitar 63 persen dari target 23.674 hektare.

Kepala BBRMP Maluku, Gunawan, menyebut sejumlah daerah masih menyimpan potensi perluasan tanam yang besar, terutama saat air mencukupi pada musim penghujan. Di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, misalnya, potensi luas tanam dapat mencapai sekitar 4.500 hektare bila hujan mendukung. Potensi serupa terdapat di Buru, Maluku Tengah, dan sejumlah wilayah lain.

Program peningkatan produktivitas menyasar lahan seluas 4.114 hektare. Produktivitas padi di Maluku saat ini rata-rata sekitar 4,2 ton per hektare. Sekitar 500 hektare dari lahan sasaran telah ditanami secara mandiri oleh petani dengan metode yang diterapkan dalam program tersebut. Data BPS Provinsi Maluku menggambarkan produksi padi yang bergerak naik tetapi tetap terbatas. Sepanjang Januari hingga Desember 2025, luas panen padi di Maluku mencapai 24,32 ribu hektare dengan produksi 103,82 ribu ton gabah kering giling (GKG), naik sekitar 12,69 ribu ton GKG atau 13,93 persen dibandingkan 2024 yang sebesar 91,13 ribu ton GKG. Dalam satuan gabah kering panen, produksi Maluku tercatat 126,31 ribu ton GKP.

Sentra produksi terbesar berada di Maluku Tengah, Buru, dan Seram Bagian Timur. Sejumlah daerah justru tidak memiliki produksi padi sama sekali, di antaranya Maluku Tenggara, Kepulauan Aru, Maluku Barat Daya, Buru Selatan, Kota Ambon, dan Kota Tual. BPS Maluku juga memperkirakan potensi produksi padi pada Januari-Maret 2026 mencapai 33,10 ribu ton GKG, naik sekitar 1,62 persen dibanding periode yang sama 2025.

Karena itu, peran pasokan antarpulau tetap menentukan. Terhambatnya kapal barang atau memburuknya cuaca laut bisa langsung terasa di harga beras di pasar Ambon dalam hitungan hari.

Harga Beras di Tingkat Nasional

Rekor pengadaan berbarengan dengan tekanan harga di tingkat konsumen. Bulog menambah produksi beras komersial kualitas premium sebanyak 300 ribu ton hingga Desember 2026 untuk meredam laju kenaikan harga di ritel modern dan pasar swalayan.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebut intervensi itu dilakukan menyusul lonjakan harga beras di tingkat konsumen yang dipicu tingginya harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani. Ia menyatakan harga gabah rata-rata sudah berada di atas Rp7.000 per kilogram, bahkan ada yang mencapai Rp8.000 hingga Rp9.000, melampaui Harga Pembelian Pemerintah sebesar Rp6.500 per kilogram.

Data BPS pada Mei 2026 memperlihatkan pola yang bertahan sejak awal tahun. Harga beras di tingkat penggilingan rata-rata Rp13.765 per kilogram, naik 0,58 persen secara bulanan dan 8,10 persen secara tahunan. Di tingkat grosir tercatat Rp14.574 per kilogram, sementara di tingkat eceran Rp15.358 per kilogram, naik 4,55 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan paling tajam terjadi pada beras premium di tingkat penggilingan, yang melonjak dua digit secara tahunan sebesar 12,81 persen. Beras medium di tingkat yang sama naik 6,57 persen secara tahunan. Kenaikan harga premium inilah yang mendorong Bulog memperbanyak pasokan beras komersial berkualitas tinggi.

Hingga awal Oktober 2026, pengolahan beras premium Bulog itu sudah menembus puluhan ribu ton. Rizal menyebut angka sekitar 71 ribu sampai 72 ribu ton, dengan melibatkan mitra penggilingan dari Sabang sampai Merauke. Pasokan itu disasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kelas menengah yang tidak terjangkau program bantuan pangan pemerintah.

Bagi konsumen di Maluku, harga yang tercatat di PIHPS dan BPS biasanya berada di sisi atas rata-rata nasional karena ongkos angkut antarpulau. Perbedaan HET Zona 3 yang lebih tinggi, Rp13.500 per kilogram dibandingkan Zona 1 Rp12.500 per kilogram, mengikuti logika biaya distribusi kawasan timur.

Inflasi Maluku dan Harga Pangan

Gambaran harga pangan Maluku pada September 2026 tidak seragam. Provinsi Maluku mencatat deflasi 0,07 persen secara bulanan setelah Agustus 2026 mengalami inflasi 0,81 persen. Deflasi bulanan terjadi di Kabupaten Maluku Tengah sebesar 1,19 persen dan Kota Tual 0,10 persen, sementara Kota Ambon justru mencatat inflasi 0,68 persen.

Secara tahunan, inflasi Maluku tercatat 3,91 persen, lebih tinggi dari bulan sebelumnya 3,68 persen, dan berada di atas rentang sasaran inflasi nasional 2,5 plus minus 1 persen. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami deflasi tipis 0,01 persen secara bulanan.

Penurunan itu terutama didorong harga komoditas perikanan seperti ikan tongkol, cakalang, selar, dan layang, seiring masuknya musim peralihan dari musim timur yang disertai penurunan tinggi gelombang sehingga produktivitas nelayan meningkat. Deflasi yang lebih dalam tertahan kenaikan harga hortikultura, antara lain cabai rawit, labu siam, serta terong, tomat, dan sawi hijau, seiring periode El Nino yang menekan produktivitas dan pasokan lokal. Sejumlah ekonom menilai pasokan dan kelancaran distribusi tetap menjadi kunci pengendalian inflasi sekaligus penjaga daya beli hingga akhir 2026. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menyatakan pemerintah dan Bank Indonesia perlu memastikan ketersediaan barang memenuhi kebutuhan masyarakat serta mencegah hambatan distribusi yang memicu kenaikan harga.

Ia menyoroti pentingnya pemantauan ketersediaan komoditas utama seperti beras, daging ayam ras, dan cabai. Intervensi melalui pasar murah maupun subsidi distribusi, menurutnya, dapat dilakukan ketika harga kebutuhan pokok mulai naik.

Bagi wilayah kepulauan, persoalan distribusi bukan sekadar soal volume. Keterlambatan kapal, cuaca buruk, dan keterbatasan kapasitas bongkar muat di pelabuhan dapat memperpanjang rantai pasok dan menambah biaya. Kondisi itu membuat peran cadangan pangan pemerintah di daerah menjadi penentu kestabilan harga harian.

Dampak bagi Warga Ambon dan Maluku

Bagi rumah tangga penerima bantuan pangan, kepastian kelanjutan program hingga Desember 2026 berdampak langsung pada pengeluaran bulanan. Pemerintah menyiapkan 997,2 ribu ton beras untuk alokasi Juli-September 2026 bagi 33,24 juta penerima, dengan jatah masing-masing 10 kilogram per bulan. Realisasi penjualan beras SPHP hingga 7 September 2026 mencapai 758 ribu ton atau 91,55 persen dari alokasi 828 ribu ton.

Penambahan alokasi satu juta ton untuk periode Oktober-Desember menjadi penanda bahwa tekanan harga belum sepenuhnya surut. Meski begitu, masyarakat tetap perlu mencermati beberapa hal: harga di pasar tradisional bisa berbeda dari HET resmi, kualitas beras perlu diperiksa saat membeli kemasan 5 kilogram, dan ketersediaan di gerai Rumah Pangan Kita maupun ritel tidak selalu seragam antarkecamatan.

Kelompok paling rentan terhadap kenaikan harga beras adalah rumah tangga berpenghasilan rendah, pekerja harian, dan warga di pulau-pulau kecil yang biaya angkutnya lebih tinggi. Karena itu, kehadiran stok Bulog di Kota Ambon, Kabupaten Buru, dan wilayah lain menjadi semacam penyangga ketika pasokan antarpulau tersendat.

Pengamat juga berharap penambahan pasokan beras premium tidak mengurangi perhatian pada beras medium dan bantuan pangan, karena dua jalur itu yang paling menyentuh warga berpenghasilan rendah di kawasan timur.

Belajar dari Krisis Pangan Global

Langkah menjaga cadangan beras tidak berdiri sendiri. Dinamika global dan tantangan iklim menjadi faktor yang disebut Komisi IV DPR RI dalam kunjungan ke Ambon. Ketua Komisi IV menegaskan bahwa menjaga stabilitas stok dan kelancaran distribusi pangan di daerah, di tengah dinamika global serta perubahan iklim, merupakan keharusan yang mutlak.

Ujiannya konkret. Pemerintah Kota Ambon menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan melalui Keputusan Wali Kota Ambon Nomor 645 Tahun 2026. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Ambon, Vita Berhitu, menyebut musim kemarau diperkirakan berlangsung hingga awal 2027 dengan puncak pada September-November 2026, sehingga potensi kekeringan, karhutla, dan krisis air bersih meningkat.

Dampaknya sudah terukur. Kajian Tim Reaksi Cepat BPBD mencatat karhutla terjadi di 12 lokasi, dan seorang warga meninggal dunia akibat kebakaran hutan di Negeri Hative Besar. Tujuh lokasi dilaporkan kekurangan air bersih sehingga BPBD bersama Perumdam Tirta Yapono menyalurkan air bersih ke wilayah terdampak.

Dalam kondisi itu, cadangan pangan pemerintah berfungsi ganda: menstabilkan harga di pasar sekaligus menjadi bantalan ketika produksi lokal terganggu. Penguatan pasokan dan kelancaran distribusi disebut sebagai kunci mengendalikan inflasi sekaligus menjaga daya beli hingga akhir 2026.

Tata Kelola Stok yang Berputar

Persoalan berikutnya adalah mutu. Beras yang tersimpan terlalu lama berisiko turun kualitas saat dikeluarkan dari gudang. Bulog mengubah pola pengeluaran stok dari prinsip first in first out menjadi formula pencampuran yang disebut 2-3-4.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menjelaskan formula itu mencampurkan dua bagian beras dari stok lama, tiga bagian beras dengan masa simpan sekitar enam bulan, dan empat bagian beras yang lebih baru dengan masa simpan sekitar dua hingga tiga bulan. Kebijakan tersebut terutama menyangkut beras bantuan pangan dan beras medium, termasuk SPHP.

Pada pembedaannya, beras medium memiliki batas maksimal butir patah 25 persen sedangkan premium maksimal 15 persen, dengan kadar air kedua kelas mutu maksimal 14 persen. Proses pemolesan juga dibedakan, tiga kali untuk premium dan dua kali untuk medium. Standar itu relevan bagi konsumen di Maluku yang membeli beras Bulog dalam kemasan 5 kilogram.

Penyerapan Gabah Petani Lokal

Bagi petani padi di Maluku Tengah, Buru, dan Seram Bagian Timur, pengadaan yang lebih besar di tingkat nasional menyimpan dua sisi. Di satu sisi, harga gabah yang tinggi di atas HPP memberi keuntungan langsung. Di sisi lain, serapan Bulog di daerah tetap bergantung pada volume panen lokal yang kecil dan musim yang tidak selalu bersahabat.

BBRMP Maluku mengarahkan bantuan pemerintah pusat, seperti benih unggul dan irigasi perpompaan, untuk menaikkan produktivitas dan produksi padi. Program peningkatan produktivitas menyasar 4.114 hektare lahan, dan sekitar 500 hektare di antaranya telah ditanami mandiri oleh petani dengan metode yang diterapkan dalam program tersebut. Calon petani dan calon lokasi untuk bantuan benih masih dalam proses agar penanaman dapat berjalan pada Desember.

Dalam jangka panjang, BBRMP mendorong kemandirian benih di sejumlah pulau. Harapannya, Pulau Buru, Pulau Seram, Tanimbar, dan wilayah lain memiliki sumber benih sendiri sehingga bantuan yang datang benar-benar sesuai karakteristik setempat.

Kemandirian semacam itu penting bagi provinsi kepulauan. Selama pasokan bergantung pada perjalanan antarpulau, fluktuasi harga akan selalu mengikuti irama cuaca dan kapal, bukan hanya hasil panen.

Kebutuhan Data dan Transparansi

Rekor pengadaan empat juta ton menjadi kabar baik bagi ketahanan pangan. Namun, pekerjaan rumah tetap terbuka, terutama pada sisi distribusi ke daerah kepulauan dan keterbukaan data stok di tingkat kabupaten/kota.

Pengalaman beberapa bulan terakhir memperlihatkan angka stok Bulog di Maluku dan Maluku Utara bergerak dari 17.361 ton beras medium plus 165 ton premium pada pertengahan Agustus 2026 menjadi 24.400 ton pada awal Oktober 2026. Kedua angka itu benar pada waktu pengukurannya, tetapi publik memerlukan pemutakhiran berkala agar bisa menilai kecukupan pasokan tiap bulan.

Transparansi juga berguna untuk mencegah kepanikan pasar. Ketika warga mengetahui stok tersedia dan penyaluran berjalan, dorongan menimbun beras berkurang. Sebaliknya, informasi yang simpang siur di media sosial dapat memicu pembelian berlebihan meski pasokan sebenarnya cukup.

Komisi IV DPR RI menyoroti hal serupa saat memeriksa gudang Nusaniwe: capaian pengadaan nasional harus diimbangi kesiapan distribusi hingga ke daerah agar ketahanan pangan dirasakan merata, tidak hanya terpusat di pulau besar.

Langkah Selanjutnya

Setelah tasyakuran di Ambon, perhatian beralih ke realisasi. Bulog diminta mempercepat penyaluran sesuai kebutuhan masyarakat, terutama pada periode Oktober-Desember 2026 ketika alokasi bantuan pangan dan SPHP ditambah. Pemerintah Provinsi Maluku melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah juga terus menjalankan gerakan pangan murah dan memperkuat kerja sama antardaerah untuk menjaga kelancaran pasokan.

Bagi warga, beberapa hal praktis patut diperhatikan. Pembelian beras SPHP sebaiknya dilakukan di gerai resmi atau Rumah Pangan Kita agar harga mengikuti HET Zona 3 sebesar Rp13.500 per kilogram. Masyarakat juga dapat memeriksa kualitas beras, termasuk keberadaan butir patah dan kondisi kemasan, serta melaporkan jika menemukan harga yang jauh di atas ketentuan.

Petani di daerah sentra dapat memantau jadwal penyerapan gabah di gudang Bulog terdekat. Sementara itu, pemerintah kabupaten/kota diharapkan memperkuat posko pangan dan memutakhirkan data stok masing-masing wilayah.

Pencapaian empat juta ton menegaskan satu hal sederhana: ketersediaan pangan di Maluku tidak hanya ditentukan oleh panen di Maluku. Ia juga ditentukan oleh kerja jaringan pengadaan nasional, kelancaran kapal antarpulau, dan ketepatan waktu penyaluran ke tangan warga.

Foto sampul: Ambon, Maluku, Indonesia oleh Beril Huliselan (CC BY 2.0, Wikimedia Commons).