Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menempatkan peningkatan kesejahteraan nelayan sebagai salah satu pekerjaan penting pemerintah. Saat memberikan kuliah umum di Universitas Pattimura, Ambon, Rabu, 2 September 2026, ia menyampaikan target kenaikan Nilai Tukar Nelayan dari kisaran 103 menjadi 120 pada akhir 2027.

Pernyataan itu relevan bagi Maluku, provinsi kepulauan yang kegiatan ekonomi masyarakatnya berhubungan erat dengan laut. Target nasional tersebut tidak hanya berbicara tentang kenaikan sebuah indeks. Di tingkat rumah tangga nelayan, persoalannya berkaitan dengan harga jual ikan, biaya melaut, ketersediaan es, tempat penyimpanan, akses pasar, dan posisi tawar ketika hasil tangkapan harus segera dijual.

Nelayan masih menghadapi posisi tawar yang lemah

Dalam pemaparannya di Unpatti, Zulkifli membandingkan posisi nelayan dengan pelaku usaha pangan lain. Ia menyebut Nilai Tukar Nelayan masih berada di sekitar 103, sedangkan nilai tukar petani padi dan jagung telah mencapai 127. Pemerintah, menurut dia, ingin mendorong indeks nelayan menuju 120 pada 2027.

Nilai tukar tersebut menggambarkan perbandingan antara harga yang diterima dan biaya yang dikeluarkan rumah tangga nelayan. Karena itu, perbaikannya tidak cukup hanya dengan meningkatkan jumlah tangkapan. Pendapatan dapat tetap tertekan apabila ikan dijual saat pasokan melimpah, fasilitas penyimpanan terbatas, atau pemasaran bergantung pada mata rantai yang panjang.

Ikan merupakan komoditas yang cepat menurun mutunya apabila tidak segera ditangani. Nelayan yang tidak memiliki akses terhadap es, ruang pembekuan, gudang dingin, dan pembeli alternatif berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Mereka dapat terpaksa melepas tangkapan pada harga rendah agar ikan tidak rusak. Kondisi inilah yang ingin dijawab pemerintah melalui penguatan infrastruktur ekonomi pesisir.

Zulkifli menjelaskan bahwa fasilitas pendingin memberi nelayan waktu lebih panjang untuk menentukan penjualan. Ketika harga sedang rendah, hasil tangkapan dapat disimpan atau dibekukan. Dengan cara itu, nelayan tidak harus menerima harga pertama yang ditawarkan pembeli dan dapat menunggu saluran pemasaran yang lebih baik.

Kampung nelayan dan rantai dingin menjadi instrumen utama

Program Kampung Nelayan Merah Putih disiapkan sebagai salah satu sarana untuk memperbaiki tata niaga hasil perikanan. Komponen yang disebut pemerintah mencakup balai lelang ikan, pabrik es, penyimpanan dingin, ruang pembekuan, koperasi, dan fasilitas tambat perahu. Setiap komponen mempunyai fungsi berbeda, tetapi diarahkan pada tujuan yang sama: menjaga mutu ikan dan memperkuat posisi tawar produsen.

Balai lelang dapat membuka pertemuan antara nelayan dan lebih banyak pembeli. Pabrik es membantu penanganan sejak ikan berada di kapal hingga tiba di darat. Gudang dingin dan ruang pembekuan memperpanjang masa simpan. Koperasi dapat mengumpulkan produksi, membeli tangkapan anggota, mengatur pasokan, serta mencari pasar dalam volume yang lebih besar.

Pemerintah menargetkan pembangunan 1.369 Kampung Nelayan Merah Putih hingga akhir 2026 dan memperluasnya menjadi sekitar 5.000 lokasi secara nasional hingga 2029. Namun, keberhasilan program tidak cukup dinilai dari jumlah bangunan. Fasilitas perlu beroperasi secara rutin, dikelola dengan tata kelola yang jelas, memperoleh pasokan listrik yang andal, dan mempunyai pasar yang mampu menyerap produk.

Untuk wilayah kepulauan seperti Maluku, kebutuhan operasional itu menjadi bagian penting dari perencanaan. Jarak antara desa produksi, pelabuhan, pusat konsumsi, dan pasar luar daerah dapat menambah waktu serta biaya distribusi. Mesin pendingin juga membutuhkan energi dan perawatan. Apabila salah satu mata rantai tidak berjalan, manfaat yang diterima nelayan dapat berkurang.

Unpatti menawarkan kapasitas untuk kolaborasi

Rektor Universitas Pattimura Fredy Leiwakabessy menyampaikan bahwa kampus memiliki sumber daya manusia dan fasilitas yang dapat mendukung penguatan sektor kelautan dan perikanan. Fasilitas tersebut antara lain kolam pembenihan, kolam budidaya, keramba jaring apung, penyimpanan dingin, dan pabrik es.

Menurut Fredy, sebagian sarana itu belum dimanfaatkan secara optimal karena keterbatasan modal serta dukungan pembiayaan. Unpatti memiliki lahan kurang lebih 12 hektare yang dapat menjadi bagian dari pengembangan kegiatan perikanan. Kampus berharap kunjungan Menko Pangan membuka peluang agar fasilitas yang sudah tersedia dapat dihubungkan dengan program pemerintah.

Kolaborasi tersebut dapat ditempatkan dalam beberapa jalur. Pertama, perguruan tinggi dapat mendukung riset budidaya, pembenihan, pakan, mutu hasil, dan teknologi pascapanen yang sesuai dengan kondisi kepulauan. Kedua, mahasiswa serta dosen dapat terlibat dalam pendampingan pengelolaan usaha dan pencatatan produksi. Ketiga, fasilitas kampus dapat menjadi tempat pelatihan bagi kelompok nelayan, pembudidaya, dan pengelola koperasi.

Peran kampus juga dibutuhkan untuk mengukur dampak program secara terbuka. Kenaikan produksi belum tentu identik dengan kenaikan pendapatan apabila biaya ikut meningkat atau harga jual turun. Evaluasi perlu melihat perubahan pendapatan bersih, biaya operasional, kehilangan hasil, akses pembeli, pemanfaatan fasilitas, dan keberlanjutan usaha.

Dampak yang perlu diterjemahkan untuk Maluku

Kuliah umum di Ambon memberi ruang bagi pemerintah pusat dan institusi daerah untuk mempertemukan target nasional dengan kebutuhan lokal. Maluku memiliki desa-desa pesisir yang tersebar di banyak pulau, sementara pusat distribusi dan fasilitas pengolahan tidak selalu berada dekat lokasi pendaratan ikan. Perbedaan jarak ini membuat satu rancangan belum tentu cocok diterapkan secara seragam di semua wilayah.

Pemetaan perlu dilakukan sebelum fasilitas dibangun. Data yang dibutuhkan meliputi jumlah nelayan aktif, jenis dan musim ikan, volume pendaratan, armada, konsumsi es, kondisi listrik, akses transportasi, pembeli yang sudah ada, dan potensi pasar baru. Fasilitas berukuran terlalu besar berisiko tidak ekonomis, sedangkan kapasitas terlalu kecil tidak mampu menampung produksi pada musim puncak.

Penguatan budidaya juga menjadi bagian dari agenda yang dibicarakan. Budidaya dapat membantu menjaga kesinambungan pasokan ketika hasil tangkapan laut berfluktuasi. Namun, kegiatan ini tetap memerlukan benih berkualitas, pakan, pengendalian penyakit, pengetahuan teknis, pembiayaan, dan kepastian pembeli. Kehadiran Unpatti dapat membantu memastikan pengembangan dilakukan berdasarkan kajian dan praktik yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pemerintah juga perlu memastikan nelayan kecil tidak tersisih dalam sistem baru. Akses terhadap lelang, es, gudang dingin, koperasi, dan pembiayaan harus memiliki mekanisme yang mudah dipahami. Biaya layanan perlu transparan. Pengelola harus bertanggung jawab atas mutu, pencatatan stok, jadwal penggunaan, dan pemeliharaan aset.

Ukuran keberhasilan berada pada pendapatan rumah tangga

Target Nilai Tukar Nelayan 120 pada 2027 memberi arah yang dapat diukur, tetapi masyarakat memerlukan penjelasan tentang tahapan pelaksanaannya di daerah. Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Maluku, pemerintah kabupaten dan kota, kampus, koperasi, serta kelompok nelayan perlu menentukan lokasi prioritas, model pengelolaan, sumber pembiayaan, dan target pasar.

Penguatan rantai dingin dapat mengurangi ikan yang rusak dan memberi waktu bagi nelayan untuk memilih pembeli. Lelang dapat memperluas kompetisi harga. Koperasi dapat menggabungkan pasokan agar memenuhi permintaan pasar besar. Pelatihan dapat memperbaiki mutu penanganan. Seluruhnya baru berarti apabila tambahan nilai benar-benar kembali kepada nelayan dan keluarganya.

Pertemuan di Unpatti juga menunjukkan bahwa sebagian modal awal sudah tersedia dalam bentuk tenaga ahli, fasilitas pendidikan, dan pengalaman masyarakat pesisir. Tantangannya adalah menghubungkan modal tersebut dalam program yang berjalan, bukan membangun sarana yang berhenti setelah peresmian.

Pemerintah menempatkan 2027 sebagai batas waktu untuk mencapai target indeks 120. Sampai saat itu, perkembangan program perlu dipantau melalui data berkala dan pengalaman langsung nelayan. Bagi Maluku, keberhasilan akan terlihat ketika hasil tangkapan dapat dijaga mutunya, biaya distribusi lebih terkendali, pilihan pembeli bertambah, dan pendapatan bersih rumah tangga nelayan meningkat secara konsisten.