Komando Daerah Militer XV/Pattimura menyiapkan skema pengamanan terpadu untuk kawasan Proyek Strategis Nasional Lapangan Abadi Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku. Rencana itu tidak hanya menyoal penjagaan fisik fasilitas proyek, tetapi juga kesiapan masyarakat pesisir yang hidup di sekitar kawasan energi tersebut.

Kepala Staf Kodam XV/Pattimura Brigjen TNI Wawan Pujiatmoko menyampaikan hal itu di Ambon pada Rabu, 21 Oktober 2026. Menurutnya, pengamanan proyek energi skala besar menuntut pendekatan yang menyesuaikan kondisi sosial setempat, bukan sekadar penambahan personel bersenjata.

Kodam XV/Pattimura menyinergikan kekuatan di darat dengan Komando Daerah Angkatan Laut IX yang beroperasi di wilayah laut. Pembagian itu mengikuti karakter Blok Masela sebagai kawasan kerja migas lepas pantai di Laut Arafura, yang jalur distribusi dan aktivitas pendukungnya melintasi dua ruang sekaligus: daratan Tanimbar dan perairan sekitarnya.

Wawan menyebut pengamanan kawasan Abadi Masela dirancang agar jalur distribusi energi tetap aman, sekaligus menjaga ekologi pesisir yang menjadi penopang kehidupan warga. Pendekatan itu, katanya, harus adaptif terhadap perkembangan kondisi keamanan nasional.

Empat Aspek yang Disiapkan

Ada empat aspek yang menjadi kerangka kerja Kodam XV/Pattimura di kawasan proyek. Pertama, integrasi pengamanan darat dan maritim. Kedua, penguatan ekonomi masyarakat lokal. Ketiga, pendekatan sosial-budaya yang bertumpu pada kearifan lokal. Keempat, kesiapsiagaan menghadapi potensi gangguan nonmiliter.

Butir keempat itulah yang membedakan skema ini dari pola pengamanan objek vital konvensional. Gangguan yang diperhitungkan bukan hanya tindakan yang bersifat kekerasan, melainkan juga persoalan sosial, sengketa antarwarga, hingga risiko bencana alam di sekitar kawasan strategis.

Koordinasi operasional dan patroli gabungan tetap menjadi bagian dari upaya pengamanan. Namun Kodam menempatkan pendekatan sosial sebagai bagian dari strategi, bukan pelengkap. Jajaran Bintara Pembina Desa dan satuan teritorial diarahkan mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir agar warga memperoleh peran dalam pembangunan wilayah.

Wawan menegaskan pembangunan kawasan energi nasional tidak boleh menggerus identitas sosial, warisan leluhur, maupun sumber daya alam lokal. Ia menilai keberhasilan proyek bergantung pada keseimbangan antara kemajuan industri dan pelestarian ekosistem.

Risiko yang Dinilai Paling Menonjol

Penilaian senada datang dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Kepala Departemen Sekuriti SKK Migas M Indarto Wibowo menyatakan peta risiko keamanan dan hasil Social Risk Assessment pada proyek Lapangan Gas Abadi menunjukkan potensi gangguan tidak didominasi ancaman fisik.

Yang justru menjadi perhatian utama, menurut Indarto, adalah dinamika sosial-adat seperti sengketa ulayat, fragmentasi sosial, serta ekspektasi manfaat ekonomi yang tinggi. Keterangan itu diterima di Ambon pada Rabu, 21 Oktober 2026, sehari setelah seminar komunikasi sosial TNI digelar di kota yang sama.

Karena itu, SKK Migas mendorong operator memastikan tokoh adat, nelayan, dan pemerintah desa setempat dilibatkan sejak tahap awal operasional proyek. Pengelolaan ekspektasi warga dinilai harus berjalan realistis dan transparan, antara lain melalui forum dialog berkala dan kanal pengaduan yang dapat diakses masyarakat.

Dalam model pengamanan terpadu itu, SKK Migas menjalankan fungsi tata kelola dan pengawasan. INPEX selaku operator bertugas memetakan risiko operasional dan menyusun rencana mitigasi, yang diselaraskan dengan pemangku kepentingan daerah, TNI Angkatan Laut, Polri, dan masyarakat pesisir.

Skala Proyek yang Harus Diamankan

Blok Masela berada di Laut Arafura, lepas pantai Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dengan Lapangan Gas Abadi sebagai pusat pengembangannya. Operatornya adalah INPEX Masela Ltd bersama mitra PT Pertamina Hulu Energi dan Petronas Masela Sdn Bhd, dengan nilai investasi yang diperkirakan mencapai 20,9 miliar dolar Amerika Serikat.

Pengembangan Lapangan Abadi dirancang berkapasitas produksi 9,5 juta ton gas alam cair per tahun, 150 juta kaki kubik gas per hari, serta 35.000 barel kondensat per hari. Produksi komersial ditargetkan mulai pada 2029.

Angka-angka itu menjelaskan mengapa pengamanan kawasan menjadi perhatian lintas institusi. Fasilitas dengan nilai investasi sebesar itu tidak berdiri di ruang kosong: ia bersinggungan dengan kampung pesisir, jalur pelayaran nelayan, dan wilayah adat yang telah lama menjadi ruang hidup masyarakat Tanimbar.

Karena itu, persoalan yang dihadapi bukan sekadar menjaga pagar dan titik pemeriksaan. Yang diuji adalah kemampuan menjaga hubungan antara proyek dan warga di sekitarnya tetap berjalan tanpa gejolak, sementara pembangunan konstruksi berlangsung bertahun-tahun hingga produksi dimulai.

Penguatan Ekonomi dan Pendekatan Budaya

Dari empat aspek yang dirinci Kodam, dua di antaranya berada di luar ranah pengamanan bersenjata. Penguatan ekonomi warga dan pendekatan sosial-budaya ditempatkan sejajar dengan integrasi darat-maritim, bukan sebagai kegiatan tambahan yang dikerjakan bila ada waktu.

Jajaran Bintara Pembina Desa dan satuan teritorial disebut ikut mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, agar warga memiliki peran dalam pembangunan wilayah sekitar proyek. Peran itu diarahkan supaya manfaat proyek tidak berhenti pada penerimaan tenaga kerja, tetapi juga tumbuh dalam aktivitas ekonomi harian warga.

Kodam XV/Pattimura juga menyiapkan langkah deteksi dini dan mitigasi risiko nonmiliter untuk mengantisipasi potensi gangguan sosial maupun bencana alam di kawasan strategis Blok Masela. Deteksi dini menjadi penting karena gangguan terhadap kegiatan proyek bisa muncul dari peristiwa yang tidak berkaitan langsung dengan keamanan, misalnya bencana atau ketegangan antarwarga.

Wawan menegaskan pembangunan kawasan energi nasional tidak boleh menggerus identitas sosial, warisan leluhur, maupun sumber daya alam lokal. Menurutnya, keberhasilan proyek strategis nasional itu bergantung pada keseimbangan antara kemajuan industri dan pelestarian ekosistem.

Ketika Risiko Utama Bukan Ancaman Fisik

Penilaian yang sejalan datang dari SKK Migas. Kepala Departemen Sekuriti SKK Migas M Indarto Wibowo menyatakan, berdasarkan peta risiko keamanan dan hasil Social Risk Assessment pada proyek Lapangan Gas Abadi, potensi gangguan keamanan di wilayah itu tidak didominasi ancaman fisik.

Yang lebih menonjol, menurut Indarto, adalah dinamika sosial-adat, tuntutan ekspektasi ekonomi, serta persoalan legitimasi lokal. Ia menyebut sengketa ulayat, fragmentasi sosial, dan ekspektasi manfaat ekonomi yang tinggi sebagai perhatian utama dalam peta risiko tersebut.

Temuan itu mengubah cara pandang terhadap pengamanan kawasan. Bila sumber risiko utama adalah persoalan sosial, maka penambahan kekuatan pengamanan bukan jawaban tunggal. Yang dibutuhkan justru kepastian komunikasi, kejelasan mekanisme, dan pengelolaan harapan warga yang realistis.

Karena itu, SKK Migas memastikan operator melibatkan tokoh adat, nelayan, serta pemerintah desa setempat sejak tahap awal operasional proyek. Pelibatan itu tidak diposisikan sebagai konsultasi sekali jalan, melainkan bagian dari tata kelola proyek.

Bentuknya antara lain forum dialog berkala serta kanal pengaduan yang transparan dan akuntabel bagi warga. Kanal semacam ini memberi jalan bagi keluhan agar tidak menumpuk dan mencari saluran lain di luar mekanisme resmi.

Indarto juga menyoroti irisan antara keamanan maritim dan ruang hidup nelayan pesisir. Ia mendorong komunikasi terintegrasi agar rantai kegiatan proyek berjalan tertib tanpa mengganggu mata pencaharian warga setempat.

Pernyataan itu menunjukkan pergeseran penekanan: pengamanan laut tidak lagi dibaca semata sebagai perlindungan fasilitas, tetapi juga sebagai upaya membangun kepercayaan publik. Kepercayaan itulah yang dinilai menentukan kelangsungan proyek hulu migas berkapasitas besar di wilayah kepulauan.

Dalam model pengamanan terpadu tersebut, SKK Migas menjalankan fungsi tata kelola dan pengawasan. INPEX bertugas memetakan risiko operasional dan menyusun rencana mitigasi, yang diselaraskan bersama pemangku kepentingan daerah, TNI Angkatan Laut, Polri, serta partisipasi aktif masyarakat pesisir.

Tenaga Kerja Lokal sebagai Persoalan yang Lebih Dulu Muncul

Persoalan yang dinilai paling mudah memicu ketegangan bukan penjagaan fasilitas, melainkan akses kerja. Sebelum Kodam menyusun skema pengamanan, Pemerintah Provinsi Maluku sudah bergerak di jalur ketenagakerjaan dengan menggandeng PT Petrosea Tbk.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Maluku M Rizal Latuconsina menyatakan, dalam pertemuan dengan Disnakertrans Maluku, Petrosea menyampaikan rencana perekrutan tenaga kerja lokal untuk sejumlah posisi pendukung, antara lain pembantu operasional dan tenaga topografi.

Peluang itu diharapkan membuka akses kerja bagi masyarakat, khususnya di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya, sekaligus meningkatkan keterampilan melalui alih pengetahuan dan pengalaman kerja. Kedua kabupaten itu memang berada paling dekat dengan pusat kegiatan proyek.

Rizal menekankan penyerapan tenaga kerja lokal perlu didukung pemetaan kebutuhan tenaga kerja, koordinasi dengan dinas ketenagakerjaan tingkat kabupaten, serta peningkatan kompetensi agar masyarakat setempat mampu memenuhi persyaratan perusahaan. Ia juga menyoroti pemenuhan hak pekerja, terutama kepesertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

Alasannya, pekerjaan konstruksi dan penyiapan fasilitas proyek memiliki risiko kecelakaan kerja sehingga perusahaan harus memastikan perlindungan jaminan sosial serta penerapan keselamatan dan kesehatan kerja.

Di sisi pelatihan, Disnakertrans Maluku menyiapkan sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja lokal. Rizal menyebut pemerintah daerah akan melakukan intervensi melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk sejumlah pelatihan, termasuk keselamatan dan kesehatan kerja umum, dilanjutkan pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja bidang minyak dan gas bumi.

Menurutnya, sertifikasi menjadi bekal dasar bagi tenaga kerja lokal untuk bisa bekerja di Blok Masela. Keterbatasan anggaran daerah mendorong Disnakertrans memperluas kerja sama dengan pihak ketiga, termasuk perguruan tinggi dan lembaga pelatihan, agar semakin banyak warga memperoleh akses peningkatan keterampilan dan sertifikasi.

Rizal menegaskan kesempatan kerja perlu dibuka seluas-luasnya bagi putra-putri Maluku, tidak hanya yang berasal dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai lokasi proyek, tetapi juga dari Maluku Barat Daya dan kabupaten lainnya. Bila tenaga kerja dengan kompetensi yang dibutuhkan tidak tersedia di daerah, perusahaan dapat menerapkan mekanisme perekrutan dari luar daerah sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

Desakan agar Maluku Tidak Hanya Menonton

Ketegangan soal akses kerja itu sudah tampil di jalanan jauh sebelum pembahasan pengamanan mengemuka. Pada 5 Oktober 2026, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Pelajar Mahasiswa Babar Timur menggelar aksi demonstrasi di Ambon.

Sekitar 50 peserta aksi mempertanyakan proses perekrutan tenaga kerja pada fase konstruksi proyek pengembangan Blok Masela yang dinilai belum memberikan kepastian keterlibatan masyarakat Maluku Barat Daya. Massa yang dipimpin Helmi Natro mendesak Pemerintah Provinsi Maluku memastikan masyarakat Maluku Barat Daya dan Kepulauan Tanimbar memperoleh kesempatan yang adil untuk terlibat dalam proyek strategis tersebut.

Mereka membawa spanduk yang menegaskan penolakan terhadap marginalisasi, bukan penolakan terhadap investasi. Dalam orasinya, massa menuntut agar pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal.

Massa juga menyoroti proses rekrutmen yang dilakukan PT Petrosea Tbk dan meminta Gubernur Maluku berkoordinasi untuk menghentikan sementara proses itu sampai terdapat kejelasan mengenai mekanisme, kualifikasi, tahapan seleksi, jadwal penerimaan, serta jalur akses bagi masyarakat Maluku Barat Daya.

Tuntutan lain, Pemprov Maluku diminta melibatkan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Ketenagakerjaan, SKK Migas, INPEX Masela Ltd, Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, serta perusahaan kontraktor pelaksana untuk menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan tersebut.

Massa juga mendesak pemprov menyusun program penyiapan tenaga kerja asal Maluku Barat Daya melalui pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi, pemagangan, hingga fasilitasi penempatan kerja sesuai kebutuhan proyek.

Tuntutan itu bertemu dengan peringatan akademisi. Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pattimura, Jhon Joiseph Lewi Timisela, mengusulkan Pemprov Maluku menyiapkan tenaga kerja lokal yang kompeten agar masyarakat setempat dapat mengisi peluang kerja dalam pembangunan proyek tersebut.

Ia menilai besarnya nilai investasi tidak secara otomatis menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal apabila pemerintah tidak menyiapkan tenaga kerja melalui pemetaan kebutuhan industri, pelatihan berbasis kompetensi, serta sertifikasi sesuai standar yang dipersyaratkan.

Jhon juga mengingatkan persiapan tenaga kerja tidak boleh dilakukan ketika proses rekrutmen sudah berlangsung. Pemerintah, katanya, perlu bergerak lebih awal agar pencari kerja lokal memiliki waktu cukup untuk meningkatkan keterampilan dan memenuhi persyaratan perusahaan.

Pandangan itu menjelaskan mengapa pengamanan kawasan dan penyiapan sumber daya manusia tidak dapat dipisahkan. Ketika warga merasa akses kerja tidak jelas, ketegangan sosial tumbuh, dan ketegangan itulah yang kemudian masuk dalam peta risiko keamanan proyek.

Forum di Ambon sebagai Titik Temu

Sebelum pernyataan Kasdam disampaikan, TNI Angkatan Laut melalui Komando Daerah Angkatan Laut IX Ambon menggelar seminar komunikasi sosial di Kota Ambon pada Selasa, 20 Oktober 2026. Forum itu mempertemukan pemerintah daerah, akademisi, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dalam satu ruang pembahasan mengenai keberlanjutan operasional Lapangan Abadi Masela.

Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath membuka kegiatan tersebut. Ia menyatakan dukungan masyarakat dan kepastian sosial menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan investasi strategis itu agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh warga setempat.

Vanath menegaskan pembangunan tidak hanya membutuhkan anggaran, teknologi, dan infrastruktur, tetapi juga kepercayaan, komunikasi yang efektif, serta dukungan masyarakat. Pernyataan itu dibawakannya di depan forum yang melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Maluku, akademisi, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.

Dalam kesempatan yang sama, Vanath menyoroti struktur ekonomi Maluku yang masih banyak ditopang belanja pemerintah, baik melalui belanja pegawai maupun proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Karena itu, ia menilai investasi swasta perlu diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Peningkatan investasi dinilai dapat memperluas lapangan kerja dan menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat, sehingga pembangunan tidak berhenti pada pelaksanaan proyek.

Komandan Kodaeral IX Laksamana Muda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, yang menjadi tuan rumah forum, menyatakan TNI tidak hanya berperan sebagai penyedia keamanan, tetapi juga sebagai katalisator sosial yang membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap pembangunan.

Menurut Hanarko, keberhasilan pengamanan dan keberlanjutan Blok Masela tidak cukup mengandalkan aspek pertahanan dan keamanan. Kondisi sosial budaya, karakteristik geografis, potensi maritim, serta kepentingan ekonomi masyarakat setempat juga menentukan.

Ia menyebut komunikasi sosial sebagai pendekatan untuk membangun kepercayaan masyarakat, menyerap aspirasi, serta mengidentifikasi dan mencari solusi atas persoalan sosial yang berpotensi muncul selama pelaksanaan proyek. Seminar itu sendiri bertajuk pembahasan mengenai sustainabilitas operasional proyek dengan pendekatan sosial-budaya.

Hanarko juga mendorong keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, TNI-Polri, akademisi, pelaku industri, hingga masyarakat, agar pembangunan berjalan kondusif dan memberi manfaat nyata bagi warga Maluku.

Rangkaian pernyataan dari tiga institusi itu memperlihatkan pola yang sama. Pengamanan Blok Masela dibicarakan bersama persoalan sosial, ekonomi warga, dan pelestarian lingkungan, bukan sebagai agenda terpisah yang ditangani belakangan.

Mengapa Kawasan Ini Rawan Ketegangan

Blok Masela berada di wilayah kepulauan yang secara geografis terpencil dari pusat pemerintahan provinsi. Akses menuju kawasan itu bergantung pada transportasi laut dan udara, dan kedua moda tersebut sangat dipengaruhi kondisi cuaca.

Kondisi itu membuat setiap gangguan pasokan, penundaan logistik, atau perubahan jadwal kegiatan proyek cepat terasa bagi warga. Di wilayah dengan pilihan mata pencaharian terbatas, harapan terhadap proyek bernilai investasi besar tumbuh tinggi, sementara realisasi kesempatan kerja berjalan bertahap mengikuti tahapan konstruksi.

Kesenjangan antara harapan dan realisasi itulah yang dalam peta risiko SKK Migas disebut sebagai tuntutan ekspektasi ekonomi. Persoalan bertambah ketika menyangkut tanah dan wilayah adat, karena sengketa ulayat di Maluku tidak jarang berakar pada batas hak yang diwarisi antargenerasi.

Fragmentasi sosial juga disebut sebagai faktor yang perlu diperhatikan. Pada masyarakat kepulauan yang terdiri atas banyak negeri adat dengan sejarah dan struktur pemerintahan tradisional masing-masing, cara pandang terhadap proyek besar bisa berbeda antarwilayah, bahkan antarnegeri dalam satu kabupaten.

Di titik inilah pendekatan yang hanya bersandar pada kekuatan pengamanan berisiko gagal. Kodam XV/Pattimura tampaknya membaca hal itu, antara lain dengan menempatkan pelibatan masyarakat sebagai bagian skema ketahanan wilayah, bukan sebagai kegiatan seremonial.

Dampak bagi Warga Sekitar

Bagi warga Tanimbar, Maluku Barat Daya, dan kabupaten lain di Maluku, hal yang paling langsung terasa dari pembangunan Blok Masela adalah akses kerja. Pemerintah provinsi telah membuka jalur perekrutan melalui perusahaan kontraktor, dengan posisi awal berupa pekerjaan pendukung.

Peluang itu disertai tuntutan kompetensi. Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk bidang minyak dan gas bumi, disiapkan sebagai bekal dasar bagi tenaga kerja lokal. Warga yang hendak masuk ke proyek perlu mengikuti jalur pelatihan dan sertifikasi yang disediakan pemerintah daerah maupun lembaga mitra.

Bagi nelayan pesisir, yang perlu diperhatikan adalah kepastian ruang kerja di laut. SKK Migas menyatakan komunikasi terintegrasi diarahkan agar rantai kegiatan proyek berjalan tertib tanpa mengganggu mata pencaharian warga setempat. Kanal pengaduan dan forum dialog disebut sebagai sarana menyampaikan keluhan bila aktivitas proyek bersinggungan dengan aktivitas melaut.

Bagi tokoh adat dan pemerintah desa, pelibatan sejak tahap awal operasional disebut sebagai syarat agar keputusan yang diambil tidak melampaui kesepakatan yang sudah ada di tingkat kampung. Karena itu, forum dialog berkala menjadi tempat yang perlu diketahui warga, bukan hanya dihadiri perwakilan formal.

Sementara itu, bagi masyarakat luas di Maluku, nilai strategis proyek ini diukur dari seberapa jauh manfaat ekonominya merembes ke daerah. Wakil Gubernur Maluku menempatkan investasi swasta sebagai faktor yang dibutuhkan untuk menggerakkan ekonomi yang selama ini bergantung pada belanja pemerintah.

Yang Perlu Dicermati ke Depan

Sejumlah hal masih menunggu kejelasan. Skema pengamanan terpadu Kodam XV/Pattimura baru disampaikan pada tahap kerangka, belum dirinci ke bentuk penempatan personel, jadwal patroli gabungan, atau mekanisme koordinasi harian dengan pemerintah kabupaten.

Begitu pula dengan pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja. Disnakertrans Maluku menyebut intervensi akan dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta kerja sama dengan pihak ketiga, namun jumlah peserta, jenis pelatihan, dan jadwalnya belum disebutkan secara rinci.

Persoalan rekrutmen juga belum sepenuhnya selesai. Tuntutan mahasiswa agar proses perekrutan dihentikan sementara sampai mekanisme, kualifikasi, dan jalur akses bagi masyarakat Maluku Barat Daya jelas masih menjadi catatan yang perlu dijawab para pihak.

Yang sudah pasti, tahapan konstruksi Blok Masela akan berlangsung beberapa tahun hingga target produksi komersial pada 2029. Artinya, persoalan sosial yang menyertai proyek tidak akan selesai dalam satu semester, dan pendekatan pengamanan yang dipilih sekarang akan diuji sepanjang periode itu.

Kodam XV/Pattimura menempatkan deteksi dini dan mitigasi risiko nonmiliter sebagai bagian dari kesiapsiagaan. Bila kerangka itu berjalan, gangguan terhadap proyek diharapkan dapat diantisipasi sebelum berkembang menjadi ketegangan terbuka, sementara warga memperoleh kepastian bahwa keberadaan proyek tidak menghapus ruang hidup mereka.

Bagi pembaca di Maluku, perkembangan yang layak diikuti berikutnya adalah rincian teknis pengamanan kawasan, realisasi perekrutan tenaga kerja lokal, serta tindak lanjut atas tuntutan warga Maluku Barat Daya. Ketiga hal itu akan menentukan apakah keseimbangan yang dibicarakan dalam forum-forum di Ambon benar-benar terwujud di Tanimbar.