Mahasiswa Maluku Barat Daya Demo di Ambon, Tuntut Akses Tenaga Kerja Lokal Adil di Proyek Blok Masela

Puluhan mahasiswa asal Kabupaten Maluku Barat Daya yang tergabung dalam Ikatan Pelajar Mahasiswa Babar Timur (IKPELMABATIM) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Maluku, Ambon, Senin (5/10/2026) . Sekitar 50 peserta aksi hadir, membawa tuntutan agar masyarakat MBD memperoleh kesempatan kerja yang adil dan transparan dalam pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela . Massa dipimpin oleh Ketua Umum GEMA MBD, Krisandi Petrik Laurika, bersama Ketua Cabang GMBK Ambon, Helmi Natro . Koordinator lapangan menurut RRI adalah Patrik dan Helmi Natru .

Aksi tersebut merupakan lanjutan dari keluhan yang sudah berbulan-bulan bergulir di kalangan mahasiswa dan masyarakat MBD terkait ketidakadilan dalam proses rekrutmen tenaga kerja proyek strategis ini . Mahasiswa menilai bahwa skala proyek Blok Masela yang masif harus diimbangi dengan keterlibatan masyarakat lokal yang proporsional, bukan hanya sebatas jargon . Spanduk yang dibentangkan bertuliskan "Blok Masela Untuk Maluku, Mengapa MBD Diabaikan? Masyarakat MBD Bukan Jadi Penonton di Tanah Sendiri" . Arikamedia mencatat varian seruan: "Blok Masela bukan bioskop, MBD bukan penonton" . TitaStory mencatat slogan kedua: "Masyarakat MBD-KKT harus diperlakukan sama" .

Lima posisi lowongan yang dipersoalkan mahasiswa adalah Storeman/Warehouseman, Teknisi Ledeng, Teknisi Perancah, Safety Health and Environment Admin, dan Project Admin . Rekruter yang disebut adalah PT Petrosea Tbk, salah satu kontraktor dalam konsorsium proyek . Mahasiswa menilai informasi lowongan ini lebih banyak menjangkau masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) dibandingkan MBD, padahal keduanya sama-sama berada dalam wilayah terdampak AMDAL .

Gubernur Hendrik Lewerissa turun menemui massa sekitar pukul 13.13 WIT, aksi membubar sekitar 13.30 WIT . Gubernur menegaskan kewenangan rekrutmen bukan di tangan pemerintah daerah . "Rekrutmen tenaga kerja itu bukan hak pemerintah daerah, tetapi perusahaan tertentu. Mereka juga harus memilih kualifikasi sesuai kebutuhan. Kita akan sampaikan kepada mereka agar bisa turut menerima pekerja lokal. Nanti kita akan monitoring itu," ujarnya . Kutipan yang sama muncul di Newsline dan RRI .

Lewerissa juga menyampaikan: "Percayalah. Kami pemerintah tidak akan mau jadi penonton di negeri kami. Apalagi kalau rekrutmen besar-besaran. Jadi jangan bilang pemerintah tidak peduli. Kami sangat peduli" . "Kita tidak boleh hanya menjadi penonton di tanah sendiri. Kita harus mempersiapkan diri, meningkatkan kapasitas, melatih keterampilan, dan terus mengasah kemampuan agar mampu bersaing dengan tenaga kerja lainnya" . "Sejak awal Pemerintah Provinsi telah menekankan pentingnya agar setiap kebijakan dan aktivitas investasi dapat memberikan dampak positif bagi seluruh sektor dan masyarakat yang terdampak, termasuk dalam hal kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal" .

RRI mencatat Gubernur meminta massa menjauhi pintu utama dan menegur Satpol PP . "Keluar. Turun ke bawah. Kenapa aksi di depan sini? Kalian berisik saja. Satpol PP di mana? Kenapa mereka diizinkan masuk sini? Ganggu kita kerja saja. Kalau mau ketemu, masuk ke dalam, kita bicarakan" . TitaStory memberikan varian teguran: "Ini kantor pemerintah. Saya sudah menyiapkan area untuk unjuk rasa di bawah situ" dan "Jangan di depan kantor seperti ini. Parkir mobil, datang baik-baik lalu menyampaikan aspirasi pada area yang sudah ditentukan" . Kedua versi teguran berbeda, masing-masing dikutip dari sumbernya .

Tanggapan DISNAKERTRANS

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Maluku, M. Rizal Latuconsina, merespons aksi melalui ANTARA pada hari yang sama . "Rekrutmen tenaga kerja sudah transparan, hanya saja pihak konsorsium yakni Petrosea tidak berkomunikasi terlebih dahulu dengan Disnakertrans Provinsi Maluku sehingga menimbulkan ketidakpuasan di sebagian masyarakat," ujarnya . "Konsorsium belum berkoordinasi dengan kami terkait dengan rekrutmen yang beredar" .

Rizal mengungkapkan Petrosea baru berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), belum dengan Disnakertrans provinsi . "Pada akhirnya pihak konsorsium akan melibatkan semua anak Maluku, tidak hanya anak-anak Tanimbar. Pihak konsorsium juga berjanji akan me-review kembali persyaratan yang mengharuskan calon tenaga kerja harus anak Tanimbar" .

Disnakertrans menekankan bahwa rekrutmen massal untuk proyek Blok Masela belum dimulai . Pemprov telah menyampaikan tuntutan ke Petrosea, di antaranya meninjau persyaratan warga asli KKT dan meneruskan informasi lowongan ke Disnakertrans Maluku agar dipublikasikan terbuka ke seluruh kabupaten/kota .

"Yang perlu menjadi fokus kita adalah menyiapkan anak-anak muda Maluku meningkatkan keterampilan, kompetensi, dan memiliki sertifikasi yang dibutuhkan pasar kerja di Blok Masela" . Ia berharap pencari kerja memanfaatkan waktu sebelum rekrutmen massal untuk meningkatkan kompetensi dan mengurus sertifikasi sesuai bidang yang dibutuhkan . Rizal menambahkan bahwa aspirasi mahasiswa telah diteruskan ke konsorsium menjadi bahan evaluasi untuk proses rekrutmen berikutnya . Ia menegaskan fokus pemerintah tidak hanya pada pemerataan akses informasi lowongan, tapi juga memastikan anak muda Maluku memiliki kemampuan sesuai kebutuhan proyek .

Fase DPRD

Usai di Kantor Gubernur, massa bergerak ke Gedung DPRD Provinsi Maluku dan diterima di ruang rapat paripurna utama . Sekitar satu jam kemudian, Wakil Ketua DPRD Maluku, Fauzan Rahawarin, menemui massa dan menyatakan aspirasi akan ditindaklanjuti serta DPRD akan memanggil dinas-dinas terkait dan pemangku kepentingan .

Anggota DPRD dari Dapil 7 (MBD dan KKT), Anos Yeremias, menegaskan aspirasi akan dibawa ke pembahasan DPRD . "Ini harus kita sikapi secara positif. Apa yang disampaikan adik-adik mahasiswa ini akan menjadi bahan bagi kami untuk dibawa dalam rapat internal DPRD dan selanjutnya dibahas bersama dinas terkait," kata Anos .

"Dalam waktu dekat pasti kita akan buat rapat. Nanti kita hadirkan pihak Inpex, dinas terkait, stakeholder dan juga keterwakilan mahasiswa untuk kita membahas kembali persoalan perekrutan ini" . "Adik-adik tunggu saja. Kita akan atur dalam waktu dekat untuk rapat dan menghadirkan pihak-pihak terkait. Kita akan bahas bersama persoalan ini" .

Mahasiswa mendesak DPRD menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang melibatkan Pemprov Maluku, Dinas Tenaga Kerja, SKK Migas, INPEX Masela Ltd., kontraktor dan subkontraktor, Pemerintah Kabupaten MBD, Pemerintah Kabupaten KKT, serta perwakilan mahasiswa . Mahasiswa meminta DPRD memanggil kontraktor yang bekerja di Lermatang . Mahasiswa juga mendesak DPRD memperkuat regulasi perlindungan dan penyerapan tenaga kerja lokal serta local content di Maluku, menetapkan target penyerapan tenaga kerja lokal yang terukur per tahap proyek, meminta laporan berkala penyerapan tenaga kerja lokal, serta membuka saluran pengaduan masyarakat untuk dugaan diskriminasi, pungutan liar, manipulasi rekrutmen, atau intimidasi terhadap pelamar lokal .

TitaStory mencatat di DPRD massa diterima perwakilan Komisi IV DPRD Maluku . Koordinator Krisandi Petrik Laurika menyatakan informasi rekrutmen lebih banyak menjangkau KKT dibanding MBD, dan mengutip AMDAL yang menempatkan MBD dan KKT sebagai daerah terdampak dan daerah penghasil . "Kami tegaskan perekrutan tenaga kerja harus seimbang" .

Dalam orasi di depan Gubernur, mahasiswa menyampaikan: "Kami tidak sedang meminta pekerjaan tanpa kompetensi. Yang kami minta adalah akses yang adil, proses yang transparan, dan kesempatan bagi anak-anak MBD untuk mempersiapkan diri sesuai kebutuhan Blok Masela" . Mahasiswa menegaskan mereka meminta akses yang adil, bukan pekerjaan tanpa kualifikasi .

Sembilan Tuntutan Aliansi Mahasiswa

Arikamedia melaporkan sembilan tuntutan dari poster resmi aksi Aliansi Mahasiswa MBD :

  1. Akses transparan dan adil ke rekrutmen Petrosea bagi warga MBD.
  2. Pembangunan kapasitas pelatihan vokasi untuk MBD.
  3. Sertifikasi kompetensi.
  4. Program magang.
  5. Regulasi local content.
  6. Transparansi informasi lowongan.
  7. Dukungan infrastruktur, termasuk pelabuhan di Pulau Masela.
  8. Target penyerapan tenaga kerja lokal terukur untuk MBD dan KKT.
  9. Koordinasi melibatkan Kementerian ESDM, Kementerian Ketenagakerjaan, SKK Migas, INPEX Masela Ltd., Pemerintah Kabupaten MBD, Pemerintah Kabupaten KKT, serta kontraktor pelaksana.

MalukuTerkini mencatat tuntutan tambahan: penghentian sementara proses rekrutmen hingga mekanisme, kualifikasi, tahap seleksi, jadwal penerimaan, dan jalur akses bagi MBD jelas . MalukuTerkini juga mencatat tuntutan kepastian "30 persen tenaga kerja lokal MBD dan KKT" — ini adalah tuntutan massa sebagaimana dilaporkan MalukuTerkini, dan angkanya berbeda dari target 60 persen yang disebutkan Disnakertrans . Perbedaan angka ini menunjukkan perlunya sinkronisasi data antara pemerintah daerah, kontraktor, dan masyarakat.

Dampak bagi Masyarakat MBD

Ketidakadilan akses tenaga kerja bukan sekadar isu administrasi. Bagi masyarakat MBD yang mayoritas miskin dan bergantung pada sektor pertanian serta perikanan tradisional, proyek Blok Masela dianggap satu-satunya harapan kerja formal besar di wilayah mereka . Ketika informasi lowongan tidak sampai, peluang kerja justru diserbu orang dari luar atau dari KKT yang lebih dekat dengan lokasi proyek .

Mahasiswa mengkhawatirkan pola yang sama terjadi di proyek-proyek besar sebelumnya di Maluku, di mana tenaga kerja lokal hanya mengisi posisi rendah tanpa peluang naik jabatan . Ketika pelabuhan dan infrastruktur pendukung dibangun di Pulau Masela dan sekitarnya, masyarakat MBD berharap menjadi pemilik usaha pendukung, bukan hanya buruh harian . Tuntutan pelabuhan di Pulau Masela dalam daftar 9 tuntutan mencerminkan aspirasi ekonomi jangka panjang ini .

Pelajaran dari Proyek Besar Lain di Maluku

Sejarah proyek-proyek strategis di Maluku menunjukkan pola berulang: investasi besar masuk, tapi manfaat ekonomi untuk masyarakat lokal sering tidak merata . Proyek pertambangan, kelapa sawit, dan infrastruktur pelabuhan di beberapa kabupaten pernah menimbulkan keluhan serupa — pekerjaan teknis dan manajemen diisi tenaga kerja dari luar, sementara warga lokal hanya mendapat upah harian rendah .

Mahasiswa MBD tidak ingin Blok Masela mengulang narasi itu . Mereka mendesak adanya regulasi local content yang mengikat, bukan hanya rekomendasi . "Tanpa regulasi yang mengikat dan target yang terukur, janji-janji keterlibatan lokal hanya akan jadi komentar media," ujar salah satu koordinator aksi sebagaimana dikutip Newsline .

Konteks Proyek Blok Masela

Blok Masela adalah Proyek Strategis Nasional (PSN) sektor energi. INPEX Corporation melalui INPEX Masela Ltd. menjadi operator dengan participating interest mayoritas . Groundbreaking dilaksanakan Presiden Prabowo Subianto di Desa Lermatang, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, 16 Juli 2026 .

Nilai investasi diperkirakan US$20,9 miliar atau sekitar Rp360 triliun (CNBC) hingga US$20,94 miliar sekitar Rp342 triliun (ANTARA) . Cadangan gas sekitar 18,54 triliun kaki kubik, kapasitas produksi dirancang 9,5 juta ton LNG per tahun dan 1.200 MMSCFD . Proyek diproyeksikan mulai produksi 2029 dan menyerap lebih dari 12.000 tenaga kerja langsung saat konstruksi, hingga 12.600 selama konstruksi dan operasi . Lokasi sekitar 160 km lepas pantai Pulau Yamdena, Kepulauan Tanimbar . Kebutuhan pasokan domestik minimal 60 persen .

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada groundbreaking menyatakan warga lokal diprioritaskan . "Sebagian anak (daerah) sudah dikirim untuk sekolah di Cepu, di Akademi Migas milik (Kementerian) ESDM (Politeknik Energi dan Mineral Akamigas). Dan mereka semuanya akan kita serap untuk bekerja di proyek Blok Masela (Proyek LNG Abadi Masela)" . "Prioritaskan pengusaha lokal. Ini sejalan dengan apa yang diperintahkan Bapak Presiden (Prabowo Subianto)" .

BeritaBeta (23 Juli 2026): Disnakertrans Maluku menargetkan minimal 60 persen tenaga kerja lokal untuk posisi staf dan operator tingkat menengah selama konstruksi PSN Blok Masela, dan menargetkan 2.000 pekerja memperoleh sertifikasi BNSP atau internasional . "Jadi yang kami dorong sekarang bukan hanya rekrutmen, tetapi juga kesiapan kompetensi masyarakat Maluku agar sesuai kebutuhan industri" . "Kami ingin tenaga kerja lokal tidak hanya menjadi penonton, tetapi memiliki sertifikasi yang diakui sehingga mampu bersaing mengisi kebutuhan tenaga kerja proyek Blok Masela" .

Gubernur Lewerissa sebelumnya: "Posisi Pemerintah Provinsi Maluku tidak pernah berubah, yakni memastikan investasi Blok Masela memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Maluku, khususnya masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar" .

Kronologi pendahuluan: Newsline melaporkan 3 Oktober 2026 mahasiswa mengumumkan aksi Senin, dan 4 Oktober 2026 sebelas paguyuban mahasiswa mengirim surat terbuka ke pemangku kepentingan Blok Masela . Aksi 5 Oktober ini menjadi puncak dari serangkaian upaya dialog yang belum membuahkan hasil memuaskan bagi masyarakat MBD .