Gerakan Pangan Murah jelang Hari Pangan Sedunia

Pemerintah Kota Ambon menjadwalkan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah atau GPM pada Kamis, 22 Oktober 2026, di pelataran parkir Kantor Balai Kota Ambon, mulai pukul 09.00 WIT. Pengumuman mengenai rencana itu dipublikasikan pada 21 Oktober 2026, bersamaan dengan momentum peringatan Hari Pangan Sedunia yang jatuh pada 16 Oktober 2026.

GPM merupakan langkah intervensi pasar yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia oleh pemerintah daerah bersama pemerintah pusat. Di Ambon, gerakan ini dirancang untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok, sekaligus membantu masyarakat memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan harga terjangkau menjelang dan seputar peringatan Hari Pangan Sedunia. Pelaksanaan secara nasional menunjukkan bahwa stabilisasi harga pangan lewat GPM berjalan sebagai rangkaian program, bukan peristiwa sesaat: siklus GPM nasional juga dilangsungkan pada Februari 2026.

Relevansi kegiatan di dalam kota bisa dibaca dari data inflasi Maluku. Pada September 2026, Kota Ambon mencatat inflasi tahunan tertinggi di provinsi itu, yaitu 4,76 persen, sementara kelompok makanan, minuman, dan tembakau naik 3,92 persen. Kelompok kedua inilah yang paling dekat dengan belanja harian rumah tangga, sehingga intervensi harga pangan di Kota Ambon menyasar kelompok yang paling terasa secara langsung oleh warga.

Lokasi, Waktu, dan Daftar Harga

GPM Kota Ambon dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 22 Oktober 2026, pukul 09.00 WIT, di pelataran parkir Kantor Balai Kota Ambon. Kegiatan ini terbuka bagi masyarakat umum yang ingin membeli sejumlah komoditas bahan pokok dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga pasar biasa. Seluruh rangkaian kegiatan dipusatkan pada satu lokasi tersebut.

Sejumlah komoditas dijual dengan daftar harga yang sudah ditetapkan. Beras SPHP dijual Rp60.000 per lima kilogram. Bawang merah dan bawang putih masing-masing Rp25.000 per kilogram. Cabai rawit Rp40.000 per kilogram dan cabai keriting Rp35.000 per kilogram. Minyak goreng Kita Rp15.000 per liter dan gula pasir Rp16.000 per kilogram. Telur ayam Rp50.000 per rak, tomat Rp15.000 per kilogram, dan ikan segar Rp15.000 per kilogram.

Beras yang dipasarkan adalah Beras SPHP, yaitu beras yang mengalir melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan milik pemerintah. Beras ini berbeda dari beras komersial yang dipasarkan bebas di pasar umum. Bulog menyalurkan beras itu langsung ke pasar tradisional dan ritel modern untuk menjaga harga tetap pada atau di bawah Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan pemerintah.

Daftar harga tersebut menjadi acuan bagi penyelenggara sekaligus informasi bagi warga sebelum datang ke lokasi. Dengan adanya penyeragaman harga, warga bisa memperhitungkan kebutuhan rumah tangga terlebih dahulu, sehingga pembelian di lokasi GPM lebih tertarget dan tidak berjalan melampaui keperluan yang sebenarnya.

Kehadiran ikan segar dan tomat dalam daftar komoditas juga menunjukkan bahwa GPM tidak hanya berfokus pada sembako kering, tetapi juga menjangkau bahan pangan segar yang biasa dikonsumsi rumah tangga di Ambon. Hal itu sejalan dengan tujuan gerakan pangan murah yang mengarah pada pemerataan akses pangan bagi masyarakat luas, bukan semata komoditas tertentu.

Penjelasan Pejabat Kota

Pejabat Pemerintah Kota Ambon, Ronald, mengatakan GPM digelar serentak secara nasional. Tujuannya menjaga stabilitas harga pangan pokok dan mengendalikan inflasi daerah, terutama pada momentum peringatan Hari Pangan Sedunia.

Komoditas yang disediakan, kata dia, agar warga bisa memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Kegiatan itu juga diarahkan untuk mendukung pengendalian inflasi di daerah.

Ronald mengajak warga hadir di lokasi. Ia berharap masyarakat memanfaatkan GPM untuk mengisi kebutuhan pokok rumah tangga. Pemerintah, ujarnya, ingin warga merasakan manfaat karena pemerintah hadir dalam upaya menjaga pasokan dan stabilitas harga pangan.

Pemerintah kota menempatkan GPM sebagai cara menjaga pasokan dan stabilitas harga.

Dari penjelasan itu, posisi GPM dapat terbaca secara lugas. Kegiatan ini disebut sebagai cara menjaga stabilitas harga pangan pokok sekaligus mengendalikan inflasi daerah, dan pemerintah kota memposisikannya sebagai langkah untuk menjaga pasokan serta kestabilan harga.

Pelaksanaan serentak merupakan bagian dari cara kerja GPM itu sendiri. Pada siklus Februari 2026, GPM melibatkan pemerintah daerah, BUMN pangan seperti Perum Bulog, aparat penegak hukum, serta pelaku usaha, dan dilangsungkan di 514 kabupaten/kota.

Pada peluncuran Februari 2026, Badan Pangan Nasional menyebut cakupan kegiatan itu mencapai 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota, dengan pusat acara di kantor Kementerian Pertanian di Jakarta. Cakupan sebesar itu menjelaskan mengapa GPM di Ambon tidak berdiri sendiri: kota ini menjalankan satu simpul dari rangkaian yang sama.

Kerangka Pengawasan dan Pengaduan

Stabilisasi harga tidak hanya soal barang tersedia di lokasi penjualan. Pada siklus Februari 2026, Bapanas juga menyiapkan hotline pengaduan pelanggaran harga pangan menjelang hari besar keagamaan nasional. Saluran itu melengkapi pengawasan lapangan atas pelanggaran harga, keamanan, dan mutu pangan, yang diarahkan pada produsen dan distributor.

Arah pengawasan itu penting dibaca. Fokus pada produsen dan distributor menempatkan penelusuran bukan pada pembeli di tingkat eceran, melainkan pada mata rantai sebelum barang sampai ke pasar. Bagi warga, konsekuensi praktisnya sederhana: daftar harga di lokasi GPM adalah harga yang sudah ditetapkan, dan penyimpangan dari ketentuan itu berada dalam ranah pengawasan, bukan perundingan di meja penjualan.

Ambon dan tekanan harga di Maluku

Angka Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku memberi latar yang lebih konkret. Pada September 2026, inflasi tahunan Maluku tercatat 3,91 persen secara year on year, dengan Indeks Harga Konsumen 113,97. Di antara wilayah yang diukur, Kota Ambon mencatat inflasi tahunan tertinggi, 4,76 persen, dengan IHK 115,41. Yang terendah adalah Kabupaten Maluku Tengah, 2,57 persen, dengan IHK 111,63.

Kepala BPS Maluku Maritje Pattiwaellapia menjelaskan hal itu dalam pemaparan daring dari Ambon pada Kamis, 1 Oktober 2026. Kenaikan tahunan itu bersumber dari naiknya harga di sepuluh kelompok pengeluaran. Kelompok transportasi naik 11,62 persen; kesehatan 5,61 persen; perawatan pribadi dan jasa lainnya 4,20 persen; makanan, minuman, dan tembakau 3,92 persen; perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga 2,03 persen.

Kelompok jasa makanan dan minuman atau restoran naik 1,94 persen. Perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga naik 1,38 persen. Informasi, komunikasi, dan jasa keuangan naik 1,31 persen. Satu kelompok justru turun: pakaian dan alas kaki, minus 2,63 persen.

Pada periode yang sama, Maluku mencatat deflasi bulanan (month-to-month) sebesar 0,07 persen, sementara inflasi tahun kalender atau year to date mencapai 2,84 persen. Kombinasi ini menunjukkan tekanan harga yang tidak seragam: sebagian kelompok menanjak cukup cepat, sebagian lain bergerak turun atau mendatar dalam bulan berjalan.

Bagi Kota Ambon, posisi 4,76 persen itu penting karena dua hal. Pertama, angka tersebut di atas rata-rata provinsi, sehingga beban kenaikan harga di kota lebih terasa bagi rumah tangga dibandingkan di beberapa kabupaten. Kedua, kelompok makanan, minuman, dan tembakau menyumbang kenaikan 3,92 persen, dan itulah kelompok yang paling dekat dengan belanja harian warga.

Di kelompok itu, beras, minyak goreng, gula, telur, bawang, cabai, tomat, dan ikan berada. Sebagian besar komoditas itu juga masuk daftar komoditas GPM. Dengan begitu, daftar harga tetap di lokasi GPM menyentuh langsung kelompok pengeluaran yang pada September 2026 sedang menanjak.

Perlu dicatat, angka inflasi September 2026 tidak dapat dibaca sebagai akibat langsung dari kegiatan yang dijadwalkan pada 22 Oktober 2026, sebab data itu terbit lebih dulu. Arah hubungannya berjalan sebaliknya: angka September menjadi dasar mengapa program semacam GPM dipandang perlu dijalankan dan diulang, dan pengaruhnya pada data inflasi baru akan terlihat pada rilis yang terbit setelah kegiatan tersebut, bukan pada data yang sudah terbit.

Pasokan di Balik Program

Tidak ada GPM yang berjalan tanpa barang. Ketersediaan komoditas di titik penjualan bergantung pada rantai pasokan yang dibangun jauh sebelumnya.

Hingga 8 Oktober 2026, Perum Bulog telah mencatat perolehan gabah dan beras setara beras nasional sebesar 4.115.014 ton, atau 102,88 persen dari target pemerintah sebesar empat juta ton. Angka itu melampaui perolehan tahun 2025 sebesar 3.191.969 ton dan sekaligus melampaui rekor tahun 2012 sebesar 3,65 juta ton.

Perolehan itu dirayakan di kompleks Gudang Bulog Nusaniwe, Ambon, dengan kehadiran Komisi IV DPR RI yang dipimpin Siti Hediati Soeharto. Ia menegaskan bahwa perolehan yang tinggi harus diimbangi dengan manajemen penyimpanan yang baik serta kesiapan pendistribusian, termasuk ke daerah kepulauan.

Di kompleks Gudang Nusaniwe, stok beras yang dikelola oleh Bulog Kanwil Maluku dan Maluku Utara tercatat sekitar 24.400 ton. Stok tersebut menjadi salah satu tulang punggung kesiapan pasokan untuk program-program pemerintah, termasuk Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP, serta distribusi bantuan pangan.

Pada kesempatan yang sama di kompleks Nusaniwe, Bulog menyerahkan paket bantuan barang pokok kepada pekerja perempuan, perlengkapan sekolah kepada anak yatim, serta pompa air untuk masjid dan gereja.

SPHP adalah kepanjangan dari Stabilisasi Pasokan dan Harga pangan. Perum Bulog menyatakan bahwa perolehan domestik yang lebih kuat mendukung tiga hal sekaligus: cadangan beras pemerintah atau CBP, pelaksanaan program SPHP, dan distribusi bantuan pangan. Angka 4.115.014 ton yang melampaui target empat juta ton itu karena itu bukan sekadar rekor produksi; angka itu juga menjadi modal pasok yang menopang program-program stabilisasi harga, termasuk GPM.

Perum Bulog menyalurkan beras langsung ke pasar tradisional dan ritel modern untuk menjaga harga tetap pada atau di bawah Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Bulog menyatakan bahwa intervensi pasar langsung merupakan bagian dari perannya. Saat ini, Bulog memiliki sekitar 4,9 juta ton stok beras secara nasional.

Untuk wilayah Maluku dan Maluku Utara, target realisasi SPHP tahun 2026 sebesar 26 juta kilogram. Kepala Bulog Kanwil Maluku dan Maluku Utara Rudy Senawi Tahir menyampaikan optimisme target itu dapat tercapai pada Desember 2026 melalui kerja sama dengan mitra yang kompeten.

Di tingkat nasional, pola yang sama ditegaskan saat peluncuran siklus GPM Februari 2026 oleh Badan Pangan Nasional. Pada saat itu, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa pasokan dan stok dinilai aman, sehingga masyarakat bisa membeli dengan Harga Eceran Tertinggi.

Stok beras pemerintah pada siklus itu disebut sebesar 3,4 juta ton, dengan cadangan SPHP sekitar 1,5 juta ton. Harga eceran tertinggi beras SPHP ditegaskan Rp12.500 per kilogram. Ketersediaan minyak goreng sekitar 700.000 ton dengan HET Rp15.700 per liter, serta acuan harga ayam Rp40.000 per kilogram dan sapi potong Rp140.000 per kilogram.

Kerangka pengawasan harga pangan juga disiapkan. Bapanas menyiapkan hotline pengaduan pelanggaran harga pangan jelang hari raya, sementara pengawasan pelanggaran harga, keamanan, dan mutu berfokus pada produsen dan distributor.

Momentum itu juga dilengkapi kerangka global. Peringatan Hari Pangan Sedunia 2026 jatuh pada 16 Oktober dengan tema "Berinovasi Hari Ini untuk Memupuk Hari Esok" atau "Innovate Today, Nourish Tomorrow". Laporan FAO SOFI 2026 mencatat bahwa prevalensi kelaparan di Indonesia turun dari 18,4 persen pada 2004-2006 menjadi 6,3 persen pada 2023-2025.

Perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor-Leste, Rajendra Aryal, memuji upaya Indonesia di bidang irigasi, logistik, dan inovasi. Ia mendorong perluasan akses pangan bergizi bagi semua, dengan investasi yang menjangkau daerah kurang terlayani, produsen kecil, dan masyarakat berpendapatan rendah. Inovasi yang dimaksud mencakup penyuluhan pertanian digital, peringatan dini, sensor gizi, dan irigasi presisi.

Aryal juga menekankan bahwa pengetahuan masyarakat lokal dan tradisional dapat digabungkan dengan teknologi modern untuk membantu petani beradaptasi terhadap perubahan iklim. Ia mengingatkan bahwa pola makan yang mencegah kelaparan tidak otomatis mencegah gangguan gizi: dibutuhkan pola makan yang cukup, beragam, seimbang, dan aman untuk mengatasi anemia, stunting, obesitas, dan diabetes.

Dari Cukup Pangan ke Cukup Gizi

Kerangka Hari Pangan Sedunia 2026 memberi dimensi yang lebih luas pada perdebatan harga. Tema tahun ini, "Berinovasi Hari Ini untuk Memupuk Hari Esok", menempatkan inovasi sebagai jalan menuju pangan yang tidak hanya tersedia, tetapi juga bergizi.

Rajendra Aryal, Perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor-Leste, menegaskan bahwa investasi pangan harus menjangkau daerah yang kurang terlayani, produsen skala kecil, dan masyarakat berpendapatan rendah. Ia juga menyebut pengetahuan masyarakat lokal dan masyarakat adat dapat dipadukan dengan teknologi modern untuk membantu petani beradaptasi terhadap perubahan iklim. Bagi wilayah kepulauan seperti Maluku, gagasan itu bersinggungan dengan persoalan logistik yang sudah menjadi bagian dari percakapan pasokan.

Aryal menambahkan satu peringatan yang layak dicatat. Pola makan yang mencegah kelaparan tidak otomatis mencegah kekurangan gizi. Diperlukan pola makan yang cukup, beragam, seimbang, dan aman untuk menangani anemia, stunting, obesitas, dan diabetes. Dengan kata lain, harga terjangkau adalah pintu masuk, bukan tujuan akhir.

Panduan Praktis bagi Warga

Bagi warga Ambon yang ingin membeli komoditas GPM, kegiatan berlangsung pada Kamis, 22 Oktober 2026, pukul 09.00 WIT, di pelataran parkir Kantor Balai Kota Ambon. Seluruh kegiatan dipusatkan di satu lokasi itu.

Harga yang berlaku mengikuti daftar tetap: beras SPHP Rp60.000 per lima kilogram, bawang merah dan bawang putih Rp25.000 per kilogram, cabai rawit Rp40.000 per kilogram, cabai keriting Rp35.000 per kilogram, minyak goreng Kita Rp15.000 per liter, gula pasir Rp16.000 per kilogram, telur ayam Rp50.000 per rak, tomat Rp15.000 per kilogram, dan ikan segar Rp15.000 per kilogram.

Beras yang dijual adalah Beras SPHP, yaitu beras dari kanal distabilkan pemerintah, bukan beras komersial bebas. Bulog menyalurkan beras SPHP itu langsung ke pasar tradisional dan ritel modern agar harganya tetap pada atau di bawah Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan pemerintah.

Karena kegiatan hanya berlangsung di satu lokasi pada satu hari, warga dapat mempertimbangkan untuk datang sebelum jam 09.00 WIT dibuka, atau segera setelah lokasi dibuka, agar komoditas yang dibutuhkan masih tersedia. Membawa kantong belanja sendiri juga praktis, mengingat jumlah pembelian bisa terdiri dari beberapa jenis barang.

Daftar komoditas GPM mencakup sepuluh jenis barang: beras, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai keriting, minyak goreng, gula pasir, telur ayam, tomat, dan ikan segar. Semuanya termasuk bahan yang biasa dipakai rumah tangga di Ambon, sehingga pembelian di lokasi bisa langsung menutup kebutuhan harian, bukan sekadar menambah stok satu jenis barang.

Harga yang tercantum bersifat tetap dan sudah ditetapkan penyelenggara, bukan hasil tawar-menawar. Karena itu, warga dapat menghitung perkiraan pengeluaran sebelum berangkat. Beras SPHP Rp60.000 per lima kilogram, misalnya, sudah menunjukkan satuan kemasan yang dijual, sehingga perbandingan dengan harga di pasar dapat dilakukan dengan satuan yang sama.

Satu hal yang perlu dipahami: kegiatan ini berlangsung satu hari di satu lokasi. Tidak ada jadwal tambahan yang disebutkan dalam pengumuman, dan tidak ada titik penjualan lain yang diumumkan untuk kota ini. Perencanaan belanja karena itu sebaiknya dibuat untuk satu kesempatan tersebut.

Yang Dapat dan Tidak Dapat Disimpulkan

Dari rangkaian keterangan di atas, beberapa hal dapat dinyatakan dengan pasti. GPM di Ambon berlangsung Kamis, 22 Oktober 2026, pukul 09.00 WIT, di pelataran parkir Kantor Balai Kota Ambon. Sepuluh komoditas dijual dengan harga yang sudah ditetapkan, dan beras yang disediakan adalah Beras SPHP.

Yang juga pasti, kegiatan ini dilaksanakan serentak secara nasional dan bertujuan menjaga stabilitas harga pangan pokok serta mengendalikan inflasi daerah. Latar datanya tersedia: Kota Ambon mencatat inflasi tahunan 4,76 persen pada September 2026, tertinggi di Maluku, dengan kelompok makanan, minuman, dan tembakau naik 3,92 persen.

Yang belum dapat dinyatakan adalah besaran dampaknya. Angka inflasi September 2026 terbit sebelum kegiatan berlangsung, sehingga tidak dapat dipakai untuk menilai hasilnya. Penilaian semacam itu baru mungkin dilakukan setelah data periode berikutnya tersedia, dan itulah batas yang jujur untuk membaca sebuah operasi pasar yang baru akan digelar.