Data Menjadi Dasar Pengambilan Kebijakan

Pemerintah Provinsi Maluku mendorong penguatan literasi statistik dan partisipasi pelaku usaha dalam Sensus Ekonomi 2026. Dorongan itu disampaikan Sekretaris Daerah Maluku Sadali Ie saat membuka Gebyar Hari Statistik Nasional 2026 di Kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku, Ambon, Kamis, 24 September 2026.

Kegiatan tersebut mengangkat tema penguatan literasi Sensus Ekonomi 2026. Acara dihadiri Kepala BPS Provinsi Maluku, pimpinan organisasi perangkat daerah, instansi vertikal, perguruan tinggi, perbankan, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, serta insan pers. Kehadiran berbagai unsur itu menunjukkan bahwa pendataan ekonomi tidak hanya menjadi urusan lembaga statistik, tetapi membutuhkan kerja bersama dari pemerintah dan masyarakat.

Dalam sambutannya, Sadali menempatkan data sebagai fondasi pembangunan. Menurut dia, peringatan Hari Statistik Nasional seharusnya tidak berhenti pada seremoni tahunan. Momentum tersebut perlu dipakai untuk mengingatkan kembali bahwa keputusan pembangunan harus disusun berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bagi pemerintah daerah, data diperlukan sejak tahap perencanaan hingga evaluasi. Pemerintah membutuhkan gambaran mengenai kondisi masyarakat, kegiatan ekonomi, kebutuhan layanan, dan perubahan yang terjadi di lapangan sebelum menentukan program. Data yang baik juga membantu pemerintah menilai apakah kebijakan yang sudah berjalan benar-benar menjangkau kelompok yang menjadi sasaran.

Sensus Ekonomi Memotret Kegiatan Usaha

Sensus Ekonomi 2026 merupakan program pemerintah untuk menyediakan data dasar mengenai kegiatan ekonomi. Informasi yang dihimpun diharapkan memberikan gambaran aktual tentang kondisi ekonomi di berbagai lapangan usaha di luar sektor pertanian. Karena itu, pendataan tidak semata-mata ditujukan untuk menghitung jumlah usaha, melainkan juga membantu melihat struktur dan aktivitas ekonomi secara lebih menyeluruh.

Di Maluku, kebutuhan tersebut memiliki tantangan tersendiri. Wilayah provinsi ini berbentuk kepulauan dan pusat-pusat kegiatan ekonomi tersebar di banyak pulau. Kegiatan usaha berlangsung dalam skala yang beragam, mulai dari usaha mikro dan kecil, perdagangan, jasa, perikanan, pertanian, hingga kegiatan ekonomi lain yang mendukung kehidupan masyarakat.

Sebaran wilayah membuat proses pendataan membutuhkan koordinasi yang rapi. Petugas perlu memperoleh informasi yang benar dari pelaku usaha, sementara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan di tingkat lokal perlu membantu membangun pemahaman mengenai tujuan sensus. Dengan cara itu, masyarakat tidak melihat pendataan sebagai beban administratif, melainkan sebagai bagian dari upaya menghadirkan gambaran ekonomi yang lebih lengkap.

Data yang lebih lengkap akan membantu memperlihatkan sektor-sektor yang tumbuh, jenis usaha yang membutuhkan dukungan, serta wilayah yang memiliki potensi pengembangan. Informasi tersebut dapat menjadi bahan untuk menyusun program pelatihan, memperbaiki akses pembiayaan, mengembangkan infrastruktur, dan mengarahkan pelayanan publik agar lebih sesuai dengan kondisi daerah.

Partisipasi Pelaku Usaha Dibutuhkan

Sadali mengimbau pelaku usaha memberikan informasi yang benar kepada petugas sensus. Keterangan dari pelaku usaha menjadi bagian penting karena pemerintah tidak dapat memperoleh gambaran ekonomi yang akurat apabila ada kegiatan usaha yang tidak tercatat atau informasi yang diberikan tidak sesuai keadaan sebenarnya.

Kejujuran dalam pendataan juga berkaitan dengan kualitas kebijakan setelah sensus selesai. Jika data dasar tidak menggambarkan kondisi lapangan, program yang disusun berdasarkan data tersebut berisiko tidak tepat sasaran. Sebaliknya, informasi yang akurat dapat membantu pemerintah dan pemangku kepentingan mengenali kebutuhan usaha secara lebih proporsional.

Pelaku usaha di Maluku memiliki karakter yang beragam. Sebagian menjalankan usaha secara formal dengan administrasi yang relatif lengkap, sementara sebagian lainnya bergerak dalam skala rumah tangga atau mengandalkan kegiatan musiman. Perbedaan itu perlu dipahami dalam proses pendataan agar setiap kegiatan ekonomi dapat dicatat secara wajar tanpa menyamaratakan kondisi satu usaha dengan usaha lainnya.

Pelaku usaha juga perlu memastikan informasi yang disampaikan berasal dari kondisi yang sebenarnya. Data mengenai bidang kegiatan, skala usaha, tenaga kerja, dan aktivitas ekonomi lainnya akan lebih bermanfaat apabila diberikan secara terbuka dan sesuai fakta. Masyarakat dapat meminta penjelasan kepada petugas apabila terdapat hal yang belum dipahami dalam proses pendataan.

Pemerintah Daerah Perkuat Koordinasi

Pemerintah Provinsi Maluku mengajak seluruh perangkat daerah memperkuat koordinasi dengan BPS. Koordinasi itu diperlukan agar data sektoral yang dimiliki pemerintah dapat dimanfaatkan secara tepat dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Hubungan kerja yang baik juga dapat membantu menyamakan pemahaman mengenai definisi, indikator, serta penggunaan data.

Ketersediaan data yang berbeda-beda sering membuat pembacaan masalah pembangunan menjadi tidak seragam. Dengan koordinasi antara pemerintah daerah dan BPS, proses pemanfaatan data dapat dilakukan secara lebih tertib. Setiap pihak dapat memahami sumber data, waktu pengumpulan, cakupan informasi, dan keterbatasan indikator sebelum menggunakannya untuk mengambil keputusan.

Bagi perangkat daerah, literasi statistik penting untuk menerjemahkan angka menjadi informasi yang berguna. Angka pertumbuhan, jumlah pelaku usaha, tingkat partisipasi, atau indikator layanan publik tidak cukup hanya dibaca sebagai angka tunggal. Perubahan dari waktu ke waktu, perbedaan antarwilayah, serta hubungan dengan kondisi masyarakat perlu diperhatikan agar kesimpulan yang diambil tidak terburu-buru.

Pemanfaatan data juga perlu disertai komunikasi yang jelas kepada publik. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana data digunakan untuk merencanakan pembangunan. Penjelasan yang mudah dipahami dapat meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong lebih banyak warga untuk berpartisipasi dalam kegiatan statistik pemerintah.

Kampus dan Media Ikut Berperan

Sekda Maluku juga mengharapkan perguruan tinggi membantu mengembangkan kajian berbasis data dan mengedukasi masyarakat secara objektif. Kampus memiliki sumber daya akademik yang dapat membantu membaca hasil sensus, menguji persoalan di lapangan, dan menyusun rekomendasi kebijakan berdasarkan metode yang dapat dijelaskan.

Keterlibatan perguruan tinggi dapat memperluas manfaat data. Hasil pendataan tidak hanya dipakai dalam dokumen pemerintah, tetapi juga dapat menjadi bahan penelitian mengenai usaha kecil, ekonomi kepulauan, perikanan, perdagangan, tenaga kerja, dan persoalan sosial ekonomi lainnya. Kajian semacam itu dapat membantu memperkaya sudut pandang dalam merancang pembangunan Maluku.

Media juga memiliki peran dalam memperkenalkan tujuan sensus dan menjelaskan manfaatnya bagi masyarakat. Pemberitaan yang akurat dapat membantu membedakan informasi resmi dari kabar yang belum terverifikasi. Media dapat menyajikan proses pendataan dengan bahasa yang mudah dipahami, termasuk menjelaskan siapa yang menjadi responden, informasi apa yang diperlukan, dan bagaimana masyarakat dapat mencari bantuan apabila membutuhkan penjelasan.

Literasi statistik tidak berarti semua orang harus menjadi ahli statistik. Kemampuan dasar yang dibutuhkan adalah memahami dari mana angka berasal, apa yang diukur, bagaimana angka itu dapat digunakan, dan apa batasannya. Pemahaman tersebut membantu masyarakat membaca informasi publik dengan lebih kritis tanpa mudah menarik kesimpulan dari angka yang berdiri sendiri.

Data dan Kondisi Nyata Harus Dibaca Bersama

Sadali mengingatkan bahwa data statistik, persepsi masyarakat, dan kondisi riil di lapangan perlu dibaca secara bersamaan. Ketiga unsur tersebut saling melengkapi. Statistik dapat menunjukkan pola umum, pengalaman masyarakat dapat menjelaskan persoalan yang dirasakan, sedangkan pemeriksaan lapangan membantu memastikan apakah angka tersebut sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Cara membaca seperti itu penting bagi Maluku yang memiliki kondisi geografis dan sosial ekonomi yang beragam. Angka rata-rata tingkat provinsi belum tentu menggambarkan keadaan setiap kabupaten, kecamatan, atau pulau. Kebijakan yang tepat membutuhkan pembacaan yang lebih rinci terhadap perbedaan wilayah dan karakter kegiatan ekonomi.

Data juga harus ditempatkan dalam konteks waktu. Kondisi ekonomi dapat berubah karena musim, cuaca, harga komoditas, kelancaran transportasi, maupun faktor lain yang memengaruhi kegiatan masyarakat. Karena itu, hasil sensus perlu dibaca bersama informasi pendukung dan tidak digunakan secara terpisah dari konteks yang melatarbelakanginya.

Pendekatan tersebut membantu mencegah penggunaan data secara keliru. Angka yang sama dapat memiliki makna berbeda apabila dibandingkan dengan wilayah, periode, atau kelompok yang berbeda. Dengan memahami konteks, pemerintah, peneliti, media, dan masyarakat dapat menyampaikan informasi secara lebih seimbang.

Harapan Setelah Gebyar HSN 2026

Gebyar Hari Statistik Nasional 2026 di Maluku diharapkan menjadi titik penguatan budaya sadar data. Budaya tersebut perlu dibangun secara berkelanjutan, bukan hanya ketika sensus berlangsung. Pemerintah, dunia usaha, kampus, media, dan masyarakat perlu membiasakan diri menggunakan informasi yang jelas sebelum membuat rencana atau menyampaikan kesimpulan.

Tahap berikutnya adalah memastikan komunikasi mengenai Sensus Ekonomi 2026 menjangkau pelaku usaha di wilayah kepulauan. Informasi yang konsisten akan membantu masyarakat memahami tujuan pendataan dan menyiapkan keterangan yang diperlukan. Koordinasi di tingkat daerah juga penting untuk mendukung petugas ketika menghadapi perbedaan akses, jarak, dan karakter kegiatan ekonomi.

Bagi pemerintah daerah, hasil sensus nantinya dapat menjadi salah satu bahan untuk menyusun prioritas pembangunan. Namun, pemanfaatannya tetap perlu dilakukan dengan melihat sumber data, metode, dan konteks yang menyertainya. Data bukan pengganti penilaian kebijakan, tetapi alat untuk membuat penilaian tersebut lebih terarah dan dapat diuji.

Bagi pelaku usaha, partisipasi dalam sensus merupakan kesempatan untuk memastikan kegiatan ekonomi mereka tercermin dalam gambaran pembangunan. Bagi masyarakat luas, literasi statistik membantu memahami mengapa pendataan dilakukan dan bagaimana hasilnya dapat digunakan. Sementara bagi perguruan tinggi serta media, hasil sensus menyediakan ruang untuk kajian dan pemberitaan yang lebih berbasis bukti.

Pemerintah Provinsi Maluku meminta seluruh pihak mendukung koordinasi dengan BPS dan memberikan informasi yang benar kepada petugas. Dengan dukungan tersebut, Sensus Ekonomi 2026 diharapkan dapat menghasilkan data yang lebih kuat untuk membantu pemerintah membaca kondisi ekonomi Maluku dan menyusun kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan.

Mengapa Data Ekonomi Lokal Penting

Perekonomian daerah tidak hanya tercermin dari perusahaan besar atau kegiatan yang terlihat di pusat kota. Warung, kios, pengrajin, penyedia jasa, nelayan, pedagang pasar, usaha berbasis rumah tangga, dan pelaku ekonomi digital juga menjadi bagian dari aktivitas ekonomi. Ketika kegiatan tersebut terdata dengan baik, pemerintah memiliki gambaran yang lebih utuh mengenai cara masyarakat memperoleh penghasilan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Gambaran yang utuh dapat membantu memperjelas persoalan yang sering kali berbeda antara satu wilayah dan wilayah lain. Pelaku usaha di pusat Ambon mungkin menghadapi kebutuhan yang berbeda dengan usaha di pulau-pulau atau wilayah yang akses transportasinya lebih terbatas. Perbedaan itu dapat berkaitan dengan biaya distribusi, ketersediaan bahan baku, jaringan internet, akses perbankan, tenaga kerja, hingga pasar.

Informasi tersebut penting ketika pemerintah menyusun dukungan bagi usaha kecil. Pelatihan yang diberikan perlu sesuai kebutuhan, akses pembiayaan perlu mempertimbangkan kemampuan usaha, dan pembangunan fasilitas perlu memperhatikan lokasi kegiatan ekonomi. Tanpa data yang memadai, program berisiko dirancang berdasarkan perkiraan umum yang belum tentu sesuai dengan kondisi masyarakat.

Pendataan juga dapat membantu melihat hubungan antarsektor. Perikanan, perdagangan, transportasi, pengolahan hasil laut, jasa penyimpanan, dan kegiatan kuliner dapat saling berhubungan. Begitu pula sektor pertanian dengan perdagangan dan distribusi. Membaca hubungan itu membantu pemerintah mengenali rantai nilai dan menentukan bagian mana yang membutuhkan penguatan.

Menjaga Kepercayaan Responden

Keberhasilan sensus tidak hanya bergantung pada jumlah data yang terkumpul, tetapi juga pada kepercayaan responden. Pelaku usaha perlu memperoleh informasi yang jelas mengenai tujuan pendataan dan cara data tersebut digunakan. Penjelasan yang terbuka akan membantu mengurangi kekhawatiran serta mendorong responden memberikan keterangan sesuai keadaan.

Petugas dan lembaga terkait juga perlu menjaga kualitas komunikasi selama proses berlangsung. Pertanyaan harus disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami, sementara responden perlu diberi ruang untuk meminta klarifikasi. Jika ada istilah teknis, penjelasannya harus disesuaikan dengan konteks usaha yang sedang didata.

Masyarakat dapat berperan dengan memastikan keterangan yang diberikan tidak berasal dari perkiraan yang menyesatkan. Apabila terdapat dokumen atau catatan usaha yang relevan, informasi tersebut dapat digunakan untuk membantu memberikan jawaban yang lebih tepat. Bagi usaha yang belum memiliki administrasi lengkap, petugas tetap perlu memahami kondisi lapangan secara proporsional.

Kepercayaan juga tumbuh ketika hasil pendataan pada akhirnya dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Masyarakat ingin melihat bahwa data tidak hanya dikumpulkan, tetapi dipakai untuk memperbaiki pelayanan, membuka peluang usaha, dan menyusun kebijakan yang lebih dekat dengan kebutuhan daerah. Karena itu, komunikasi mengenai tindak lanjut hasil sensus menjadi bagian penting dari pembangunan budaya sadar data.

Arah Pemanfaatan Hasil Sensus

Hasil Sensus Ekonomi 2026 dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan pemangku kepentingan. Data itu dapat membantu mengidentifikasi sektor yang memerlukan dukungan, membaca sebaran kegiatan ekonomi, dan melihat perubahan struktur usaha. Pemanfaatannya tetap harus mengikuti ketentuan dan metodologi yang ditetapkan oleh lembaga statistik.

Data hasil sensus dapat dipadukan dengan sumber informasi lain yang relevan. Pemerintah daerah, misalnya, dapat membandingkannya dengan data pelayanan, infrastruktur, ketenagakerjaan, atau perkembangan wilayah. Namun, perbandingan harus dilakukan dengan memperhatikan perbedaan definisi dan waktu pengumpulan agar tidak menghasilkan kesimpulan yang keliru.

Penggunaan data yang bertanggung jawab juga berarti mengakui keterbatasannya. Tidak semua indikator dapat menjawab semua pertanyaan pembangunan. Karena itu, kebijakan sebaiknya disusun melalui pemeriksaan berlapis, dialog dengan masyarakat, serta kajian dari pihak yang memiliki kompetensi. Statistik menyediakan dasar yang penting, tetapi keputusan tetap memerlukan pertimbangan sosial, geografis, dan kelembagaan.

Bagi Maluku, proses tersebut dapat membantu memperkuat perencanaan yang lebih peka terhadap karakter kepulauan. Pembangunan tidak hanya diukur dari capaian rata-rata, tetapi juga dari kemampuan menjangkau masyarakat di wilayah yang tersebar. Data yang rinci dan dapat dipercaya akan membantu memperlihatkan bagian-bagian yang masih tertinggal sekaligus potensi yang dapat dikembangkan.

Gebyar Hari Statistik Nasional di Ambon menjadi pengingat bahwa kualitas pembangunan berkaitan erat dengan kualitas informasi. Pemerintah daerah, BPS, pelaku usaha, perguruan tinggi, media, dan masyarakat memiliki peran masing-masing untuk memastikan pendataan berjalan baik. Dukungan tersebut perlu diteruskan melalui koordinasi, keterbukaan, serta kebiasaan memeriksa informasi sebelum mengambil keputusan.