Berita seputar pemerintahan dan kebijakan publik.
11 berita dalam kategori Politik
Mal Pelayanan Publik Kota Ambon di Ambon Plaza baru akan melayani pada awal 2027. Interior 75 persen, 70 jenis layanan disiapkan, dan verifikasi Kemenpan-RB jadi penentu.
Puluhan mahasiswa dari aliansi Badko HMI, BEMNUS, dan PMII Maluku menggelar aksi di Polda Maluku, Kejati Maluku, dan DPRD Provinsi Maluku. Mereka menuntut pemakzulan dan pemberhentian sementara Wagub Abdullah Vanath, serta pengusutan dugaan aset SBT dan tambak udang.
Pemkot Ambon membuka opsi seleksi ulang Direktur Perumda Tirta Yapono setelah menyoroti dugaan rangkap jabatan Jefry Riri. Wali Kota menilai Pieter Saimima layak, DPRD desak RUPS PT DSA.
Inspektorat Kota Ambon melakukan audit investigasi dugaan penerbitan Surat Keputusan kenaikan pangkat palsu. Data awal menunjukkan sekitar 20 guru teridentifikasi sebagai korban, sebagian besar tenaga pendidik.
Ely Toisutta resmi terpilih sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Kota Ambon dalam Musda ke-10 di Swiss-Belhotel Ambon. Musda yang digelar Sabtu, 10 Oktober 2026, diwarnai protes kader lima kecamatan dan rencana gugatan perbuatan melawan hukum.
Puluhan mahasiswa MBD menuntut keadilan rekrutmen dan akses tenaga kerja lokal yang transparan di proyek LNG Blok Masela. Gubernur dan DPRD menanggapi, Disnakertrans menjamin transparansi.
Markas Kodam XXVIII/Moloku Kie Raha di Sofifi dijadwalkan diresmikan 5 Oktober 2026, bertepatan HUT TNI ke-81. Satuan ini menjadi Kodam ke-28 dan berpisah dari Korem 152/Baabullah.
Sembilan fraksi DPRD Maluku menyetujui rancangan APBD Perubahan 2026 pada rapat paripurna, Rabu malam 30 September. Target pendapatan disepakati Rp712,86 miliar dari target sebelumnya Rp704,44 miliar, dan belanja sekitar Rp2,508 triliun.
Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa mengajak generasi muda membangun kebiasaan mengelola keuangan secara bijak sejak dini dan meningkatkan kewaspadaan terhadap pinjaman online ilegal, investasi bodong, serta judi online di era digital yang semakin canggih.
Wagub Abdullah Vanath menyatakan Pemprov Maluku akan memverifikasi ulang dokumen dan persyaratan aspirasi pemekaran Kota Kepulauan Lease serta meminta surat tindak lanjut resmi dari Konsorsium Lease.
Program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan nelayan dan menata kawasan pesisir Ambon.